Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Aset WNI Tersimpan di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial ramai memperbincangkan uang sebesar Rp 11.000 triliun yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi diketahui pernah menyebut bahwa harta orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri mencapai Rp 11.000 ribu triliun. 

Hal itu disampaikannya dalam acara sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2016.

"Data yang ada di kementerian kurang lebih Rp 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya," kata Jokowi saat itu.

Baca juga: Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Namun, dalam keriuhan di media sosial saat ini, ada narasi yang berkembang bahwa seolah-olah uang sebesar Rp 11.000 triliun itu milik negara yang disimpan di luar negeri.

Narasi tersebut diangkat oleh salah satu akun di Facebook.

"Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri Rp 11.000 triliun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," tulis akun tersebut.

Prabowo juga pernah singgung Rp 11.400 triliun uang Indonesia lari ke luar negeri

Saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mencalonkan sebagai presiden pada 2019, ia juga pernah mengungkap bahwa sebanyak 11.400 triliun uang Indonesia lari ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kedua calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari 17 Februari 2019. 

“Menteri bapak (Jokowi) sendiri yang mengatakan bahwa ada Rp 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya (hanya) Rp 5.465 triliun, berarti lebih banyak uang kita di luar negeri,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Rp 11.400 Triliun Uang Indonesia di Luar Negeri

Menurut Prabowo, saat itu, jika pemerintah tak berhati-hati, uang Indonesia yang lari ke luar negeri akan semakin bertambah. Apalagi, kata dia, saat ini perkembangan teknologi semakin pesat.

"Kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, e-commerce, e-ini, e-itu, saya khawatir ini bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri," kata Prabowo.

Prabowo mengaku sengaja mengatakan hal tersebut agar masyarakat Indonesia sadar dengan apa yang terjadi saat ini. 

“Ini bukan saya pesimistis, saya ingin menggugah kesadaran bahwa sistem sekarang ini memungkinkan uang kita lari ke luar negeri,” katanya.

Hal yang sama kembali disampaikan Prabowo saat dirinya menyampaikan pidato kebangsaan di acara "Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI- Polri DIY-Jateng" di Grand Pacific Hall, Sleman pada 27 Februari 2019.

"Uang Warga Negara Indonesia yang di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank, di seluruh bank di dalam negeri jumlahnya Rp 5.400 triliun, berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Sebut Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri

Ketika itu, Prabowo menjelaskan uang milik warga Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri karena sistem ekonomi Indonesia yang salah serta menyimpang dari UUD 1994 dan UU pendiri bangsa.

"Bahkan menteri dari kabinet ini sendiri mengakui bahwa milik WNI lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia," jelas Prabowo.

Sebagai presiden yang juga lawan Prabowo dalam Pilpres 2019, Jokowi meminta Prabowo membuktikan ucapannya saat itu. Jika memang benar, pemerintah akan bertindak.

"Ya kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu disampaikan saja ke pemerintah. Akan kita kejar kalau memang benar," kata Jokowi di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat (1/3/2019).

Aset milik WNI, bukan negara

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo menjelaskan, duduk perkara Rp 11 ribu triliun yang ramai diperbincangkan. Yustinus mengatakan itu merupakan data aset milik WNI di luar negeri.

"Itu adalah data dan informasi yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia melalui Dirjen pajak dari hasil pertukaran informasi exchange of information dengan negara lain secara kumulatif. Jadi kita mendapat  banyak informasi kumulatif seperti itu," ujar Yustinus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Data untuk Telusuri Aset WNI di Luar Negeri

Aset tersebut, kata Yustinus, difasilitasi oleh pemerintah dengan pengampunan pajak.

"Data aset WNI di luar negeri kan macem-macem, ada aset tetap kaya rumah, apartemen, ada juga aset keuangan, deposito, uang, tabungan, saham dan lain-lain. Itu kan milik WNI yang waktu itu difasilitasi dengan tax amnesty," katanya.

Yustinus menjelaskan saat itu, ada WNI yang ikut tax amnesty, ada yang sudah melaporkan di SPT. Namun, ada juga yang belum mengamestikan ataupun melapor, sehingga itulah yang ditindaklanjuti oleh kantor pajak.

"Jadi bukan seolah olah milik negara yang bisa diambil setiap waktu atau dirampas ya. Itu ada yang sudah dilaporkan. Ada yang belum, maka ditindaklanjuti. Ada yang sudah berubah juga mungkin. ada yang sudah dijual begitu kan macem-macem," jelasnya.

Jumlah aset tersebut menurut Yustinus saat ini mungkin saja sudah berkurang atau bertambah.

"Bisa jadi bertambah atau berkurang. Yang jelas kurang lebih berapa triliun itu udah dideklarasikan dalam amnesty. Lalu sebagian juga sudah ditindaklanjuti oleh pajak dengan konfirmasi. Ada yang sudah dijual, ada yang udah dialihkan, ada yang udah ditarik ke luar negeri sebelum amnesty. Macem-macem memang ini," kata Yustinus.