Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Aset WNI Tersimpan di Luar Negeri

Kompas.com - 05/08/2021, 16:31 WIB
Saat Jokowi dan Prabowo turun dari stasiun MRT Senayan menuju FX Mall untuk makan siang bersama, Sabtu (12/7/2019). Pertemuan ini bersejarah karena menandakan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini membuat masyarakat terbelah sepanjang pemilihan presiden. KOMPAS.com/IHSANUDDINSaat Jokowi dan Prabowo turun dari stasiun MRT Senayan menuju FX Mall untuk makan siang bersama, Sabtu (12/7/2019). Pertemuan ini bersejarah karena menandakan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini membuat masyarakat terbelah sepanjang pemilihan presiden.

Aset milik WNI, bukan negara

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo menjelaskan, duduk perkara Rp 11 ribu triliun yang ramai diperbincangkan. Yustinus mengatakan itu merupakan data aset milik WNI di luar negeri.

"Itu adalah data dan informasi yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia melalui Dirjen pajak dari hasil pertukaran informasi exchange of information dengan negara lain secara kumulatif. Jadi kita mendapat  banyak informasi kumulatif seperti itu," ujar Yustinus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Data untuk Telusuri Aset WNI di Luar Negeri

Aset tersebut, kata Yustinus, difasilitasi oleh pemerintah dengan pengampunan pajak.

"Data aset WNI di luar negeri kan macem-macem, ada aset tetap kaya rumah, apartemen, ada juga aset keuangan, deposito, uang, tabungan, saham dan lain-lain. Itu kan milik WNI yang waktu itu difasilitasi dengan tax amnesty," katanya.

Yustinus menjelaskan saat itu, ada WNI yang ikut tax amnesty, ada yang sudah melaporkan di SPT. Namun, ada juga yang belum mengamestikan ataupun melapor, sehingga itulah yang ditindaklanjuti oleh kantor pajak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi bukan seolah olah milik negara yang bisa diambil setiap waktu atau dirampas ya. Itu ada yang sudah dilaporkan. Ada yang belum, maka ditindaklanjuti. Ada yang sudah berubah juga mungkin. ada yang sudah dijual begitu kan macem-macem," jelasnya.

Jumlah aset tersebut menurut Yustinus saat ini mungkin saja sudah berkurang atau bertambah.

"Bisa jadi bertambah atau berkurang. Yang jelas kurang lebih berapa triliun itu udah dideklarasikan dalam amnesty. Lalu sebagian juga sudah ditindaklanjuti oleh pajak dengan konfirmasi. Ada yang sudah dijual, ada yang udah dialihkan, ada yang udah ditarik ke luar negeri sebelum amnesty. Macem-macem memang ini," kata Yustinus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.