Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2021, 18:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar kader PAN Elidanetti yang menggugat Ketua Umum PAN Zulkifli Hahsan dan menuntut ganti rugi Rp 100 miliar untuk introspeksi diri.

Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi mengungkit tindakan Elida yang disebutnya indisipliner ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkalis 2020.

"Elidanetti, saat ini masih anggota PAN. Sebaiknya introspeksi diri. Kok berbicara soal AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai dan penegakan aturan partai," kata Yoga kepada Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

"Lah bagaimana dengan sikapnya yang indisipliner melanggar AD/ART, tidak taat dan tidak mendukung kebijakan DPP PAN di Pilkada Bengkalis 2020?," tanya dia.

Menurut cerita Yoga, pada Pilkada Bengkalis 2020, DPP PAN saat itu telah memutuskan untuk mengusung pasangan Kasmarni-Bagus Santoso.

Namun, menurut Yoga, Elida justru mendukung pasangan Abi Bahrun-Herman (AMAN) dalam Pilkada tersebut.

Atas hal itu, Yoga menyarankan agar Elida merenungkan diri. Ia menekankan, jika Elida ingin menegakkan aturan, maka sikap itulah yang harusnya dilakukan.

"Untuk itu, kepada Elidanetti, cobalah merenung diri. Jika mau menegakkan aturan ya mesti evaluasi diri," ujarnya.

Yoga juga menyarankan agar Elidanetti memikirkan bagaimana berjuang untuk membesarkan partai secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti isi gugatan Elida yang meminta majelis hakim menyatakan statusnya sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Provinsi Riau sah.

Menurut Yoga, saat ini DPW PUAN Riau justru belum melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil).

Yoga mengatakan, DPP PAN telah mengeluarkan instruksi kepada Ketua Umum DPP PUAN Intan Fauzi untuk segera melaksanakan Muswil di tingkat provinsi dan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota.

"Hal ini agar periodisasi kepengurusannya sama dengan periode DPP PAN. Dan juga agar segera mempersiapkan program pemenangan pemilu 2024," tutur Yoga.

Lanjut Yoga, atas instruksi tersebut, DPP PUAN mengeluarkan instruksi kepada DPW dan DPD PUAN seluruh Indonesia agar segera mempersiapkan Muswil dan Musda.

Ia mengingatkan bahwa PUAN adalah organisasi sayap PAN yang anggotanya khusus perempuan.

Baca juga: Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com