Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PAN Ingatkan Kader Tak Bermental "Mentang-mentang Pejabat"

Kompas.com - 18/07/2021, 10:28 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan para kader partai, terutama yang duduk sebagai pejabat negara, agar tidak selalu minta diistimewakan.

Ia menegaskan, mental pejabat seperti itu tidak memiliki tempat di PAN.

"Kader PAN harus membuang jauh-jauh mental 'mentang-mentang pejabat', sehingga selalu minta didahulukan, diprioritaskan, dan diistimewakan. Perilaku seperti itu tidak ada tempatnya di PAN," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).

Menurutnya, tidak boleh ada pejabat baik legislatif maupun eksekutif yang merasa dirinya lebih tinggi dari masyarakat.

Eddy mengingatkan semua kader PAN wajib taat pada aturan dan perundang-undangan, termasuk yang bertalian dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Tidak boleh ada kader PAN yang merasa statusnya di atas masyarakat umum," ujar dia.

Eddy pun menyatakan, DPP PAN akan memberikan sanksi tegas kader yang melanggar atau melawan aturan khususnya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini.

Baca juga: Aksi 3 Politisi PAN Jadi Sorotan Saat Pandemi, Tolak Karantina hingga ICU Anggota DPR

Dia menegaskan, pejabat publik semestinya jadi teladan bagi masyarakat.

"Pejabat publik hendaknya menjadi teladan dan panutan masyarakat dan bukan merasa memiliki privilese khusus," kata Eddy.

"Kami mendukung jika para pelanggar PPKM darurat dan mereka yang mengabaikan protokol kesehatan diberikan sanksi yang tegas tanpa terkecuali," tambahnya.

Sebelumnya, pernyataan dan sikap tiga politikus PAN terkait pandemi Covid-19 sempat memicu polemik.

Baca juga: Ketua Umum PAN Minta Maaf soal Kontroversi 3 Kadernya, Minta Jaga Perbuatan

Ketiganya yakni Guspardi Gaus yang mengaku tidak menjalani karantina saat baru tiba dari luar negeri.

Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.

Menurut dia, pejabat negara mesti mendapatkan keistimewaan karena tugasnya memikirkan negara dan rakyat.

Baca juga: Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat dari Wasekjen PAN di Tengah Sulitnya Masyarakat Dapat RS

Ada pula Ketua DPP PAN Saleh Daulay yang meminta agar pemerintah dapat memastikan ketersediaan ICU bagi anggota DPR.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah menegur ketiga kadernya itu. Ia sudah meminta agar hal tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com