Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemerintah sebaiknya menghindari gesekan politik yang tidak perlu selama pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

Ia mencontohkan salah satu gesekan politik yang tidak perlu tersebut adalah polemik revisi statuta UI setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan terbongkarnya rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro.

"Satu lagi yang harus dijaga pemerintah adalah gesekan politik yang tidak perlu, urusan statuta UI misalnya itu saya kira ini bisa diselesaikan Pak Jokowi dengan cepat dengan memperbaiki sistem dan pelayanan dan sekitarnya," kata Hendri dalam diskusi "Ekonomi Politik Pandemi" secara daring, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Hendri juga menilai, dari 34 menteri yang ada dijajaran kabinet Indonesia Maju, hanya 10 menteri yang sering tampil dalam penanganan pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, menurut Hendri, para menteri juga jarang melakukan tindakan-tindakan yang inovatif dan kreatif untuk membantu penanggulangan Covid-19.

"Misalnya Menteri Sosial yang bukannya memberdayakan warteg yang kata radio ini (MNC Trijaya) juga kemarin 25.000 warteg tertutup, tapi lebih memilih membuat dapur umum," ujarnya.

Baca juga: Gara-gara Tawarkan Promo Kecuali Presiden, Pemilik Warung Diperiksa Polisi

Lebih lanjut, Hendri menilai, pada tahun kedua pandemi, pemerintah mulai realistis dalam menghadapi Covid-19.

Namun, ia menilai, startegi pemerintah terkait tidak panik selama pandemi kepada masyarakat tidak efektif, karena membuat masyarakat tak mematuhi protokol kesehatan.

"Karena membuat tidak panik akhirnya masyarakat longgar terhadap prokes dan bagaimana mereka mengatasi pandemi ini, yang menurut saya harus diperbaiki strateginya jangan gunakan tidak perlu panik," pungkasnya.