Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2021, 11:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, potensi bagi penyelewengan bantuan sosial (bansos) masih sangat terbuka. Hal ini disebabkan data bansos yang masih bermasalah.

"Fenomena ini kerap kali kami sampaikan dalam rapat rapat kami bersama Kemensos, setidaknya akar dari persoalan ini kan adalah soal data," ujar Ace dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pungli Bansos' yang digelar virtual, Sabtu (31/7/2021).

"Data sosial atau yang disebut Kemensos adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini selalu jadi masalah serius. Karena, masih banyak ditemukan apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error," lanjutnya.

Baca juga: Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

Ace menjelaskan, inclusion error adalah di mana ada orang yang mendapat bansos padahal semestinya tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sebaliknya, exclusion error adalah kondisi saat warga yang seharusnya mendapat bansos justru tidak mendapatkannya.

Ace mengungkapkan bahwa kasus-kasus semacam itu masih banyak sekali ditemukan.

"Sebab data yang digunakan dari BPS tahun 2015 itu tidak melalui suatu proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara mutakhir," ungkap Ace.

Dari data itulah, lanjut dia, risiko penyalahgunaan data oleh oknum aparat berpotensi terjadi.

Ace mencontohkan, ada oknum pejabat yang dapat menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat.

Akan tetapi, oknum tersebut meminta balas jasa dengan memotong atau mengambil sejumlah persen dari bansos yang disalurkan.

"Dikatakan misalnya kalau tanpa data dari kami anda tidak dapat bansos, maka kasih ke kami (balas jasa)," katanya.

"Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Dan sidak yang dilakukan Mensos Risma setidaknya mengonfirmasi hal itu," tambah Ace.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini melakukan sidak terkait penyaluran bantuan dari pemerintahan di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Saat melakukan sidak, Risma menerima sejumlah aduan soal praktik pungli yang dialami oleh penerima bansos di sejumlah titik di kota tersebut.

Baca juga: 55.346 Warga Jakarta Pusat Dapat Bansos Beras 10 Kg

Sidak dilakukan kepada penerima bantuan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Tangerang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com