Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, potensi bagi penyelewengan bantuan sosial (bansos) masih sangat terbuka. Hal ini disebabkan data bansos yang masih bermasalah.

"Fenomena ini kerap kali kami sampaikan dalam rapat rapat kami bersama Kemensos, setidaknya akar dari persoalan ini kan adalah soal data," ujar Ace dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pungli Bansos' yang digelar virtual, Sabtu (31/7/2021).

"Data sosial atau yang disebut Kemensos adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini selalu jadi masalah serius. Karena, masih banyak ditemukan apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error," lanjutnya.

Baca juga: Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

Ace menjelaskan, inclusion error adalah di mana ada orang yang mendapat bansos padahal semestinya tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sebaliknya, exclusion error adalah kondisi saat warga yang seharusnya mendapat bansos justru tidak mendapatkannya.

Ace mengungkapkan bahwa kasus-kasus semacam itu masih banyak sekali ditemukan.

"Sebab data yang digunakan dari BPS tahun 2015 itu tidak melalui suatu proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara mutakhir," ungkap Ace.

Dari data itulah, lanjut dia, risiko penyalahgunaan data oleh oknum aparat berpotensi terjadi.

Ace mencontohkan, ada oknum pejabat yang dapat menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat.

Akan tetapi, oknum tersebut meminta balas jasa dengan memotong atau mengambil sejumlah persen dari bansos yang disalurkan.

"Dikatakan misalnya kalau tanpa data dari kami anda tidak dapat bansos, maka kasih ke kami (balas jasa)," katanya.

"Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Dan sidak yang dilakukan Mensos Risma setidaknya mengonfirmasi hal itu," tambah Ace.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini melakukan sidak terkait penyaluran bantuan dari pemerintahan di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Saat melakukan sidak, Risma menerima sejumlah aduan soal praktik pungli yang dialami oleh penerima bansos di sejumlah titik di kota tersebut.

Baca juga: 55.346 Warga Jakarta Pusat Dapat Bansos Beras 10 Kg

Sidak dilakukan kepada penerima bantuan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Tangerang.