Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Kompas.com - 29/07/2021, 11:02 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemerintah daerah dan pusat bekerja sama lebih keras agar keadaan menjadi kondusif selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui konferensi video, Rabu (28/7/2021).

“Kita harus lebih keras lagi supaya (Covid-19) bisa melandai sehingga kehidupan kita bisa normal lagi,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Ma'ruf berharap, dengan keadaan yang kondusif, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.

Menurut Ma'ruf, sinergitas dan kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat perlu dilakukan dalam rangka menekan mobilitas masyarakat.

"Untuk itu, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DI Yogyakarta yang mengikutsertakan masyarakat dalam menekan mobilitas, salah satunya dengan menginisiasi gerakan Jaga Warga di masa perpanjangan PPKM," ujar Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengapresiasi Satgas Covid-19 DI Yogyakarta yang sudah berupaya maksimal dalam penanganan Covid-19.

“Saya memberi apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi DIY atas kerja keras dalam menanggulangi wabah Covid yang secara umum sudah cukup baik,” tutur dia.

Baca juga: Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan, sebaran Covid-19 di wilayahnya mengalami penurunan di pusat keramaian.

Misalnya di pusat perbelanjaan 38 persen, tempat rekreasi 29 persen, stasiun dan bandara 70 persen, tempat kerja 25 persen.

"Namun terjadi kenaikan di sekitar lingkungan perumahan. Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah," kata Sri Sultan.

Dalam rangka pengetatan mobilitas masyarakat, Pemprov DI Yogyakarta bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) membentuk gerakan Jaga Warga.

Gerakan tersebut melibatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Sehingga kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.