Salin Artikel

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemerintah daerah dan pusat bekerja sama lebih keras agar keadaan menjadi kondusif selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui konferensi video, Rabu (28/7/2021).

“Kita harus lebih keras lagi supaya (Covid-19) bisa melandai sehingga kehidupan kita bisa normal lagi,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/7/2021).

Ma'ruf berharap, dengan keadaan yang kondusif, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.

Menurut Ma'ruf, sinergitas dan kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat perlu dilakukan dalam rangka menekan mobilitas masyarakat.

"Untuk itu, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DI Yogyakarta yang mengikutsertakan masyarakat dalam menekan mobilitas, salah satunya dengan menginisiasi gerakan Jaga Warga di masa perpanjangan PPKM," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengapresiasi Satgas Covid-19 DI Yogyakarta yang sudah berupaya maksimal dalam penanganan Covid-19.

“Saya memberi apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi DIY atas kerja keras dalam menanggulangi wabah Covid yang secara umum sudah cukup baik,” tutur dia.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan, sebaran Covid-19 di wilayahnya mengalami penurunan di pusat keramaian.

Misalnya di pusat perbelanjaan 38 persen, tempat rekreasi 29 persen, stasiun dan bandara 70 persen, tempat kerja 25 persen.

"Namun terjadi kenaikan di sekitar lingkungan perumahan. Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah," kata Sri Sultan.

Dalam rangka pengetatan mobilitas masyarakat, Pemprov DI Yogyakarta bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) membentuk gerakan Jaga Warga.

Gerakan tersebut melibatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Sehingga kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/11023501/rakor-dengan-pemprov-diy-wapres-kita-harus-lebih-keras-agar-covid-19

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke