Kompas.com - 28/07/2021, 10:12 WIB
Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTOWarga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Program jaminan perlindungan sosial belum sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tunai yang masih sama sebelum pandemi mewabah. Selain itu, minimnya alokasi anggaran belanja daerah juga masih menjadi persoalan.

Anggaran daerah masih didominasi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, ketimbang untuk realisasi bansos.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, jaminan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah belum menjangkau seluruh masyarakat.

Ia menyoroti jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terkhusus bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, 10 juta keluarga.

Diah mengatakan, jumlah penerima bansos PKH sempat naik dari 2 juta ke 10 juta KPM. Kenaikan ini terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, angka penerima bansos PKH tersebut belum berubah mengikuti perkembangan atau peningkatan jumlah keluarga miskin akibat pandemi.

"Artinya, secara sistemik tidak ada perubahan yang signifikan dalam format bansos kita antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi," kata Diah, dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Menurutnya, jumlah keluarga miskin meningkat akibat pandemi Covid-19, ditambah pula dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia meminta pemerintah memperbarui data karakteristik masyarakat yang terdampak pandemi untuk menghindari polemik dan kesenjangan.

"Ini juga menurut saya poin yang cukup kritikal. Artinya apa? kita tidak mendesain satu program atau perlindungan atau bantuan sosial mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Politisi PDI-P itu mendorong pemerintah mendesain program yang mengikuti perkembangan situasi.

Diah meyakini, saat ini telah banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam segi perekonomian karena terdampak pandemi.

"Saya yakin jumlah keluarga miskin itu ada peningkatan. Hari ini orang tidak punya kepastian pekerjaan. Kita kehilangan pekerjaan dan bagaimana negara melakukan satu intervensi atau satu langkah proaktif untuk melindungi atau memberikan perlindungan sosial," kata Diah.

Kemiskinan meningkat

Sementara itu, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Taufik mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat akibat pandemi.

Temuan Fitra menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14 persen pada Maret 2021. Angka turun 0,05 persen poin dibandingkan pada September 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.