Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/07/2021, 10:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program jaminan perlindungan sosial belum sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tunai yang masih sama sebelum pandemi mewabah. Selain itu, minimnya alokasi anggaran belanja daerah juga masih menjadi persoalan.

Anggaran daerah masih didominasi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, ketimbang untuk realisasi bansos.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, jaminan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah belum menjangkau seluruh masyarakat.

Ia menyoroti jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terkhusus bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, 10 juta keluarga.

Diah mengatakan, jumlah penerima bansos PKH sempat naik dari 2 juta ke 10 juta KPM. Kenaikan ini terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Akan tetapi, angka penerima bansos PKH tersebut belum berubah mengikuti perkembangan atau peningkatan jumlah keluarga miskin akibat pandemi.

"Artinya, secara sistemik tidak ada perubahan yang signifikan dalam format bansos kita antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi," kata Diah, dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Menurutnya, jumlah keluarga miskin meningkat akibat pandemi Covid-19, ditambah pula dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia meminta pemerintah memperbarui data karakteristik masyarakat yang terdampak pandemi untuk menghindari polemik dan kesenjangan.

"Ini juga menurut saya poin yang cukup kritikal. Artinya apa? kita tidak mendesain satu program atau perlindungan atau bantuan sosial mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Politisi PDI-P itu mendorong pemerintah mendesain program yang mengikuti perkembangan situasi.

Diah meyakini, saat ini telah banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam segi perekonomian karena terdampak pandemi.

"Saya yakin jumlah keluarga miskin itu ada peningkatan. Hari ini orang tidak punya kepastian pekerjaan. Kita kehilangan pekerjaan dan bagaimana negara melakukan satu intervensi atau satu langkah proaktif untuk melindungi atau memberikan perlindungan sosial," kata Diah.

Kemiskinan meningkat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com