Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Kompas.com - 28/07/2021, 10:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program jaminan perlindungan sosial belum sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tunai yang masih sama sebelum pandemi mewabah. Selain itu, minimnya alokasi anggaran belanja daerah juga masih menjadi persoalan.

Anggaran daerah masih didominasi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, ketimbang untuk realisasi bansos.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, jaminan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah belum menjangkau seluruh masyarakat.

Ia menyoroti jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terkhusus bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, 10 juta keluarga.

Diah mengatakan, jumlah penerima bansos PKH sempat naik dari 2 juta ke 10 juta KPM. Kenaikan ini terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Akan tetapi, angka penerima bansos PKH tersebut belum berubah mengikuti perkembangan atau peningkatan jumlah keluarga miskin akibat pandemi.

"Artinya, secara sistemik tidak ada perubahan yang signifikan dalam format bansos kita antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi," kata Diah, dalam sebuah diskusi virtual pada Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Menurutnya, jumlah keluarga miskin meningkat akibat pandemi Covid-19, ditambah pula dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia meminta pemerintah memperbarui data karakteristik masyarakat yang terdampak pandemi untuk menghindari polemik dan kesenjangan.

"Ini juga menurut saya poin yang cukup kritikal. Artinya apa? kita tidak mendesain satu program atau perlindungan atau bantuan sosial mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Politisi PDI-P itu mendorong pemerintah mendesain program yang mengikuti perkembangan situasi.

Diah meyakini, saat ini telah banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam segi perekonomian karena terdampak pandemi.

"Saya yakin jumlah keluarga miskin itu ada peningkatan. Hari ini orang tidak punya kepastian pekerjaan. Kita kehilangan pekerjaan dan bagaimana negara melakukan satu intervensi atau satu langkah proaktif untuk melindungi atau memberikan perlindungan sosial," kata Diah.

Kemiskinan meningkat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com