Selama Polemik Berlangsung Jokowi Baru Sekali Bicara soal TWK, Itu Pun Diabaikan...

Kompas.com - 23/07/2021, 16:43 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) berlanjut.

Terbaru, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat pelanggaran maladministrasi dalam proses TWK. Hal itu karena KPK membebastugaskan 75 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Ombudsman juga menyatakan bahwa KPK telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait TWK. Sebab, sebelumnya Presiden menyampaikan bahwa TWK tidak bisa serta merta dijadikan dasar pemberhentian.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Tak Tambahkan Pasal tentang TWK

Presiden pun didesak untuk turun tangan langsung membatalkan keputusan KPK terkait pemberhentian pegawai yang tidak lolos TWK.

Namun demikian, hingga kini Presiden masih bungkam terkait rekomendasi Ombudsman atau permintaan agar polemik terkait 75 pegawai KPK segera diselesaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama polemik TWK berlangsung, Jokowi hanya satu kali membuat pernyataan.

Namun, permintaan Jokowi agar alih status pegawai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak merugikan siapa pun pun tidak ditaati, sehingga 75 pegawai KPK tetap terancam diberhentikan.

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Berikut paparannya:

Pernyataan Jokowi

Pernyataan Presiden terkait TWK pertama kali disampaikan ke hadapan publik pada 17 Mei 2021.

Jokowi berkomentar setelah sepuluh hari Ketua KPK Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang berisi pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa TWK tidak bisa serta merta jadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos.

Hasil TWK, kata dia, seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK ke depan, baik terhadap individu maupun institusi.

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Jokowi menyebutkan, apabila masih terdapat kekurangan pada pegawai yang tak lolos tes, maka dapat dilakukan perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan baik di level individual maupun organisasi.

Terkait hal ini, presiden mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK.

"Bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ujarnya.

Baca juga: Dewas: Laporan Dugaan Pelanggaran Etik 5 Pimpinan KPK soal TWK Tak Cukup Bukti

Jokowi pun memerintahkan para para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Ia ingin agar tindak lanjut itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ia sampaikan.

"Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, ASN, harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi kala itu.

Baca juga: Pusako: Temuan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK Dapat Jadi Alat Bukti yang Kuat

Diabaikan KPK, BKN, dan Kemenpan RB

Pernyataan presiden terkait TWK ternyata tidak menghentikan upaya KPK untuk membebastugaskan pegawainya yang sebelumnya dinyatakan tak lolos tes.

Delapan hari pasca pernyataan Jokowi atau 25 Mei 2021, KPK mengumumkan pemberhentian 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

Dari total 75 pegawai yang tak lolos tes, hanya 24 orang yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Pakar Hukum: Presiden Jokowi Bisa Batalkan Keputusan KPK Terkait TWK

Sementara itu, BKN berdalih, diberhentikannya 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK berkaitan dengan terbatasnya waktu pembinaan.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN harus selesai pada Oktober 2021.

Jika dilakukan pembinaan terhadap 51 pegawai yang tak lolos TWK, sisa waktu yang ada dinilai tidak cukup.

Baca juga: 51 Pegawai Diberhentikan, Pimpinan KPK dan BKN Dinilai Cederai Kehormatan Presiden

"Mandat atau perintah dari Undang-undang 19 Tahun 2019 itu memberikan waktu untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu 2 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 (tanggal disahkannya UU KPK hasil revisi)," kata Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf dalam Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (26/5/2021) malam.

"Jadi tanggal 17 Oktober 2021 itu harus selesai semua peralihannya. Sekarang sudah bulan Mei," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan dukungannya terhadap keputusan BKN terkait pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Padahal, sebelumnya Tjahjo sempat bingung atas pernyataan KPK yang menunggu penjelasan Kementerian PAN-RB dan BKN dalam memutuskan nasib pegawai yang tidak lolos tes.

Baca juga: Malaadministrasi TWK, KPK Tetap Laksanakan Diklat Wawasan Kebangsaan

"(Kementerian) PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar dari Peraturan KPK," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Keputusan pemberhentian pegawai yang tak lolos tes itu pun menuai kritik banyak pihak. Para pegiat anti korupsi hingga masyarakat menilai, para pegawai yang tak lolos TWK tidak seharusnya dipecat dari KPK.

Namun demikian, hingga kini KPK tetap pada pendiriannya.

Presiden masih diam

Hingga saat ini, Presiden Jokowi masih belum angkat bicara lagi terkait polemik TWK KPK.

Presiden masih diam meski pernyataannya terkait TWK tak bisa jadi dasar pemberhentian pegawai tak dipatuhi KPK.

Mewakili Istana, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko justru angkat bicara terkait hal ini. Ia meminta masyarakat menyudahi energi negatif dan praduga tak konstruktif yang ditujukan kepada KPK.

Baca juga: Komnas HAM Targetkan Beri Rekomendasi TWK Pegawai KPK Akhir Juli

Moeldoko mengatakan, hasil TWK dalam proses alih status pegawai sebagai ASN sudah final.

"Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," kata Moeldoko melalui rekaman video yang dibagikan ke wartawan, Rabu (26/5/2021).

Moeldoko bahkan menyebut, keputusan akhir terkait nasib pegawai KPK yang tidak lolos TWK ada di tangan pimpinan KPK.

Pemerintah, kata dia, punya kewenangan untuk ikut bersuara, tetapi tidak terkait dengan proses pembinaan pegawai yang tidak lolos tes.

"Bahwa pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5/2021).

"Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.