Kompas.com - 22/07/2021, 16:38 WIB
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan  terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu (9/6). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKomisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu (9/6). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merampungkan pendalaman dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses pendalaman, Komnas HAM meminta keterangan untuk ketiga kalinya kepada ahli hukum tata negara secara daring, pada Kamis (22/7/2021).

"Pendalaman keterangan ahli HTN (hukum tata negara) ini guna memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hierarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan tertulis, Kamis.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (21/7/2021), Anam menyebut, Komnas HAM juga telah melakukan pendalaman detail dan klarifikasi dari beberapa informasi kepada sejumlah pegawai KPK.

Hal ini, kata dia, guna memastikan perkembangan faktual antara satu dengan yang lain.

Baca juga: Ombudsman: 75 Pegawai KPK Harus Dilantik Jadi ASN Sebelum 30 Oktober

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Komnas HAM berharap seluruh data, fakta dan informasi tersebut segera dirampungkan pada akhir Juli 2021, mengacu pada situasi dan kondisi pandemi Covid-19," ucap Anam.

Laporan dugaan pelanggaran HAM ini dilaporkan oleh pegawai KPK yang tak lolos TWK. Mereka mempersoalkan dasar hukum TWK yang hanya diatur melalui Peraturan KPK.

Selain itu, sejumlah pertanyaan TWK dianggap melecehkan dan melanggar privasi warga negara.

Dugaan lainnya, pelaksanaan TWK itu digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Berdasarkan nama-nama yang beredar, mereka adalah penyelidik dan penyidik kasus-kasus korupsi besar.

Baca juga: Ombudsman Usul Presiden Ambil Alih Status 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Ada pula pegawai yang pernah mengkritik pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan menentang revisi UU KPK.

Kemudian, 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK bakal diberhentikan, sementara sisanya akan dibina.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih KPK Dinilai sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Nasional
Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Ramai Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat Nilai untuk Lemahkan Kritik Kampus ke Pemerintah

Nasional
Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Nasional
Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Nasional
Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Nasional
Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X