Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2021, 11:43 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, Ita Khoiriyah tidak mengetahui secara jelas alasan dirinya tak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Alih status kepegawaiannya menjadi aparatur sipil negara (ASN) tertunda.

Pelaksanaan TWK diatur melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.

Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak disebutkan pengalihan status harus melalui tes. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK.

Akibatnya, tidak ada kepastian bagi perempuan yang akrab disapa Tata itu untuk bisa tetap bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tempat ia mengabdi selama 4,5 tahun.

Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Tata bergabung ke KPK pada Januari 2017 melalui program Indonesia Memanggil ke-11.

Sebelum bekerja di KPK, Tata aktif sebagai relawan dan pegiat isu sosial serta kemanusiaan. Sekitar 2010, Ia pernah menjadi relawan pendamping warga Serunen yang terdampak erupsi Merapi.

Kemudian, ia aktif di Jaringan Gusdurian selama enam tahun. Tata termasuk salah satu pegiat yang membantu Alissa Wahid dalam membentuk embrio Jaringan Gusdurian pada 2011.

"Waktu itu ketemu Mbak Alissa yang juga sedang mendampingi warga Serunen. Sampai akhirnya 2011 sering terlibat dalam beberapa forum pembentukan gerakan Gusdurian," ujar Tata, saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Ketika itu, hanya ada sekitar enam komunitas pencinta Gus Dur dan belum memakai nama Jaringan Gusdurian.

Baca juga: Novel Mengaku Sempat Percaya Firli yang Bilang TWK Hanya Petakan Pegawai

Mereka membentuk forum untuk membahas langkah-langkah untuk melanjutkan gagasan Gus Dur.

Meski Tata mengetahui sosok Gus Dur, namun ia belum mendalami gagasan dan pemikiran kebangsaan yang dicetuskan oleh Presiden keempat RI itu.

"Karena sering mendengar dan tertarik, aku baca banyak buku soal Gus Dur," ucap Tata.

Akhirnya, pada September 2012, komunitas tersebut mengkristalisasi pemikiran Gus Dur ke dalam sembilan nilai utama. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan dan kearifan tradisi.

"Kami sepakat Gusdurian ini akan bergerak di wilayah kultural, gerakan politik kebangsaan tetapi tidak masuk dalam politik praktis," kata Tata.

Baca juga: Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Dalam perjalanannya, Tata kerap terlibat dalam kerja-kerja kultural terkait isu antikorupsi. Ia sering mewakili Jaringan Gusdurian dalam konsolidasi gerakan masyarakat sipil antikorupsi dan KPK.

Ketika KPK membuka rekrutmen, Tata memberanikan diri untuk mendaftar. Setelah lolos tes, ia ditempatkan di bidang hubungan kemasyarakatan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com