Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pastikan Kasus Covid-19 Turun Bukan karena Data Disembunyikan

Kompas.com - 22/07/2021, 15:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah menjaga kepercayaan rakyat dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan mempublikasikan data-data yang valid.

Puan menegaskan, pemerintah harus memastikan penurunan jumlah kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir bukan disebabkan oleh tes yang kurang ataupun data yang disembunyikan.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Politikus PDI-P itu menegaskan, transparansi data merupakan pondasi agar pemerintah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk bersabar dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Menurut Puan, apabila data yang disodorkan pemerintah merupakan statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkap data penanganan Covid-19.

"Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata dia.

Puan menambahkan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan seluruh jajaran pemerintah.

Sebab, selain untuk memetakan persebaran wabah, tes Covid-19 merupakan kunci untuk melihat efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," ujar Puan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

Sebelumnya diberitakan, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah tes Covid-19 yang terdata pemerintah.

Pekan lalu, atau sejak Rabu (14/7/2021) hingga Sabtu (17/7/2021), penambahan kasus harian Covid-19 selalu melewati 50.000. Jumlah testing pada hari-hari itu juga tak kurang dari 240.000 spesimen.

Kasus mulai turun dan tak lagi melewati 50.000 pada Minggu (18/7/2021). Bahkan beberapa hari belakangan kurang dari 35.000 seiring dengan anjloknya testing.

Sejumlah pihak menilai, data dan fakta itu menunjukkan sangat prematur jika menyatakan bahwa pandemi sudah terkendali.

Sementara itu, pemerintah tengah mewacanakan pelonggaran aktivitas ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila tren penularan Covid-19 menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com