Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LaporCovid-19 Minta Pemerintah Perhatikan Kasus Covid-19 yang Tak Teridentifikasi

Kompas.com - 22/07/2021, 15:56 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LaporCovid-19 meminta pemerintah untuk memperhatikan kasus Covid-19 yang tidak teridentifikasi atau under reporting cases.

Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengungkapkan, kasus tidak teridentifikasi memiliki dampak yang cukup berbahaya dan telah menjadi perhatian badan kesehatan dunia (WHO).

"Ini sudah diwanti-wanti oleh WHO, harus di identifikasi, karena kalau kita punya under reporting cases, kematian atau kasus (infeksi) yang tidak ditemukan, itu bahaya," terang Irma dalam diskusi virtual yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Kematian Pasien Covid-19 Isoman Meluas, Pertanda Nyata Sistem Kesehatan Kolaps

Menurutnya, dampak dari banyaknya kasus Covid-19 yang tidak teridentifikasi adalah meningkatnya penyebaran di tingkat lokal yang tidak terdeteksi.

"Konsekuensinya akan meningkatkan transmisi di tingkat lokal karena ketidaktahuan masyarakat bahwa orang disekitarnya terinfeksi Covid-19, ini bisa menular kemana-mana," lanjut dia.

Irma menduga masih banyak kasus Covid-19 di Indonesia yang belum terindefikasi.

Salah satu indikasinya adalah perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kalau dihitung angka-angka di level kabupaten, kota, provinsi hingga nasional itu berbeda. Angka kematian beda, kadang angka penambahan kasus beda, nah ini yang kemudian LaporCovid-19 menyoroti (adanya) under reporting cases," katanya.

Baca juga: LaporCovid-19: Percuma Angka Kasus Covid-19 Turun kalau Jumlah Testing Merosot

Irma mendorong pemerintah untuk memperhitungkan itu untuk mengambil kebijakan dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

"Itu harus diperhitungkan karena itu juga dilakukan oleh pemangku kepentingan, pembuat kebijakan untuk memformulasikan kebijakan supaya kebijakan yang diambil merepresentasikan kondisi di lapangan," imbuh dia.

Diketahui salah satu penyebab angka kematian yang meningkat akibat Covid-19 juga diakibatkan terlambatnya deteksi dini pada pasien.

Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menjelaskan minimnya deteksi di tahap awal itu menyebabkan pasien terlambat mendapatkan penanganan medis.

"Sehingga mereka terlambat terdeteksi, terlambat dirawat. Jadi datang sudah dalam kondisi parah, saturasi oksigennya sudah berat," sebutnya dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com