Kompas.com - 22/07/2021, 14:21 WIB
Seorang karyawan restoran menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (16/5/2021). Tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Kota Tengah, Polres Gorontalo Kota, TNI dan Satpol PP melakukan tracking dan tes PCR kepada karyawan restoran setelah tiga warga yang merayakan ulang tahun di tempat itu dinyatakan positif COVID-19. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc. ANTARA FOTO/Adiwinata SolihinSeorang karyawan restoran menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (16/5/2021). Tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Kota Tengah, Polres Gorontalo Kota, TNI dan Satpol PP melakukan tracking dan tes PCR kepada karyawan restoran setelah tiga warga yang merayakan ulang tahun di tempat itu dinyatakan positif COVID-19. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Yanuar Nugroho menyebut, menurunnya angka kasus virus corona beberapa waktu belakangan disebabkan karena berkurangnya jumlah testing Covid-19.

Oleh karenanya, ia menilai, data penurunan kasus Covid-19 bermasalah.

"Klaim bahwa angka kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurun, menurut saya ini problematik. Tentu saja kalau jumlah tes diturunkan maka kasus menurun," kata Yanuar dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/7/2021).

Yanuar khawatir data penurunan kasus Covid-19 akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Baca juga: Pertanyakan Jumlah Kasus Covid-19 dan Testing Turun, Epidemiolog: Supaya 26 Juli Bisa Dilonggarkan?

Padahal, kata dia, suatu kebijakan seharusnya diambil berdasarkan bukti yang kuat, bukan hanya bersifat trivial.

"Kalau angka yang dirujuk adalah angka penurunan kasus untuk menurunkan pengetatan, mengendorkan, sementara penurunan kasus itu juga ternyata diimbangi atau juga ternyata karena angka tesnya menurun, itu problematik," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain testing, klaim pemerintah soal menurunnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga perlu dikaji kembali.

Penurunan keterisian tempat tidur belum tentu disebabkan karena jumlah pasien yang dirawat menurun, tetapi bisa jadi akibat dari bertambahnya jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat dan fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah.

"Saya tidak mendeskreditkan pemerintah, tetapi saya ingin mendorong agar kebijakan sebaiknya diambil berdasarkan evidence, berdasarkan data dan evidence yang memang tetap diujinya," kata Yanuar.

Oleh karenanya, menurut Yanuar, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan. Mobilitas masyarakat seharusnya tetap dibatasi mengingat virus corona menular melalui interaksi masyarakat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Nasional
Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Nasional
Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dolar

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dolar

Nasional
Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Nasional
Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X