Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Laporkan Aksi Laser, Kontras: Makin Jauh dari Rakyat, Hilang Fokus Tangani Korupsi

Kompas.com - 21/07/2021, 15:25 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Advokasi HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andi Rezaldi, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan fokus terhadap penanganan kasus-kasus korupsi besar.

Ia juga menganggap KPK makin jauh dari rakyat.

Pernyataan ini menanggapi langkah KPK yang melaporkan aksi penembakan sinar laser ke gedung "Merah Putih" pada 28 Juni 2021 ke Polres Jakarta Selatan.

"Hal ini menunjukkan perubahan KPK dan pimpinannya yang semakin jauh dari rakyat. Semakin hilang fokus dan kemampuan dari mengungkap korupsi-korupsi besar menjadi mempidanakan rakyat yang berusaha menjaga KPK," kata Rizaldi dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: KPK Sikapi Aksi Tembak Laser, Sempat Apresiasi, Akhirnya Melapor ke Polisi

Menurut dia, pelaporan dan upaya pemidanaan terhadap aksi di gedung KPK ini baru pertama kali terjadi.

Rizaldi pun berpendapat, kejadian ini menjadi sebuah rangkaian nyata bahwa pimpinan KPK memang mendukung pelemahan lembaga antirasuah itu.

"Ini menjadi rangkaian nyata pelemahan KPK setelah sebelumnya revisi UU KPK, serangan kepada pegawai-pegawai KPK, penyingkiran melalui tes wawasan kebangsaan ilegal dan lainnya," ucapnya.

Diberitakan, Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan, KPK melalui Biro Umum KPK melaporkan aksi penembakan sinar laser ke gedung "Merah Putih" pada 28 Juni 2021 ke Polres Jakarta Selatan.

"Pelaporan tersebut karena kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai obyek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud," kata Ali, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Tindakan KPK Laporkan Aksi Tembakan Laser Dinilai Otoriter dan Anti-kritik

Penembakan dengan sinar laser yang dimaksud merupakan aksi kritik dari masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia.

Pada Senin, 28 Juni 2021 malam, mereka melakukan video mapping ke Gedung KPK dengan sejumlah tulisan yang berpindah-pindah ke beberapa sisi bangunan tersebut. Tulisan yang mereka gunakan di antaranya ”Berani Jujur, Pecat!”, ”Mosi Tidak Percaya”, ”#SaveKPK”, ”Rakyat Sudah Mual”, dan ”Reformasi Habis Dikorupsi”.

Koordinator gerakan #BersihIndonesia dari Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi tersebut merupakan kritik atas upaya pelemahan KPK yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mulai dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang terus dilakukan meski mendapatkan penolakan masyarakat hingga polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai terbaik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com