Mendagri Keluarkan SE Penertiban PPKM dan Percepatan Pemberian Vaksin

Kompas.com - 21/07/2021, 15:00 WIB
Petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP mengangkut sejumlah kursi dan meja milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/7/2021). Penertiban tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan dan menertibkan PKL yang berjualan di bahu jalan. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.
ANTARA FOTO/Fransisco CarolioPetugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP mengangkut sejumlah kursi dan meja milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/7/2021). Penertiban tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan dan menertibkan PKL yang berjualan di bahu jalan. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Adapun SE bernomor 440/3929/SJ yang diterbitkan pada 18 Juli 2021 ini ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), SE meminta kepala daerah mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Baca juga: Mendagri: PPKM Tidak Enak, tetapi Harus Dilakukan untuk Keselamatan Rakyat

Kemudian, Kemendagri memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing diminta untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan penertiban pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM.

Serta, penegakan hukum atau disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum.

Selanjutnya, kepala daerah juga diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bantuan itu seperti memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Tak Ada Lagi Kata Darurat, Pemerintah Kini Pakai Istilah PPKM Level 4

Kepala daerah juga diminta untuk melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

SE menyebutkan bahwa gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin.

Dinas kesehatan juga diperintahkan untuk tidak menyimpan atau menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Berikutnya kepala daerah juga diminta untuk melakukan sosialisasi penerapan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas secara masif kepada masyarakat.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Aturan PPKM Terbaru, Tak Gunakan Istilah Darurat

Kepala daerah juga diminta mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.