Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Meningkat Saat PPKM Darurat, Anggota DPR Kritik WNA Masih Mudah Masuk RI

Kompas.com - 16/07/2021, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengkritisi pemerintah yang dinilainya masih mengizinkan keluar dan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu faktor mengapa kasus Covid-19 di Indonesia justru semakin meningkat di saat PPKM Darurat diberlakukan.

"Jangan malah membuat rakyat susah, namun TKA (tenaga kerja asing) bisa masuk kerja ke Indonesia. Bunuh diri namanya," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: TKA Masih Boleh Masuk RI, Demokrat Nilai Pemerintah Inkonsisten

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons pernyataan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi bahwa semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali kini mencatatkan nilai asesmen level 4 dengan tingkat penularan tinggi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, penularan kasus yang tinggi juga dikarenakan masuknya varian Delta Covid-19 ke Indonesia. Varian itu dikenal lebih cepat menular.

Menurut dia, masuknya varian Delta Covid-19 itu dikarenakan pintu masuk internasional masih dibuka. Sebab, kata dia, varian Delta itu datang dari India.

"Kenapa varian Delta masuk ke Indonesia, ingat WNA India? Itu penyebab awalnya, karena ada WNA yang datang ke Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Angka Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Darurat Dinilai Perlu Diperpanjang dan Diperketat

Oleh karena itu, Alifudin mendesak pemerintah untuk menutup semua jalur internasional bagi mereka yang hendak keluar atau masuk Indonesia.

"Kalau bisa semua jalur internasional yang mau keluar atau masuk ke Indonesia ditutup. Apalagi dapat kabar ada TKA masuk ke Indonesia yang teridentifikasi positif corona," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin meminta pemerintah lebih masif menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dia mengingatkan manfaat vaksinasi adalah membangun imunitas tubuh hingga menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Saat ini yang harus menjadi konsentrasi pemerintah adalah lebih masif lagi pemberian vaksin kepada warga," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com