Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

500 Hari Pandemi Covid-19: Masalah Pengangguran hingga Pekerja Anak

Kompas.com - 14/07/2021, 15:03 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih terus menunjukkan peningkatan. Angka penambahan kasus positif Covid-19 mulai melebihi 40.000 dalam satu hari belakangan ini.

Terhitung pandemi telah melanda selama 500 hari, sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 maret 2020.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi dan pendidikan.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kasus-kasus yang Jadi Sorotan: Kerumunan Rizieq Shihab, Dokter Lois, hingga Antigen Bekas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip dari Kompas.id, secara umum tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 adalah 6,26 persen. Angka ini menurun dari posisi Agustus 2020 yang sebesar 7,07 persen.

Pada Februari 2020 ada 6,93 juta orang angkatan kerja yang menganggur. Dengan adanya Covid-19, jumlah penganggur meningkat menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020.

Setelah situasi ekonomi sedikit membaik, pada Februari 2021, jumlah penganggur menurun menjadi 8,75 juta orang.

Dari Februari 2020 ke Februari 2021 ada tambahan jumlah penganggur sebanyak 1,82 juta, dengan catatan 1,62 juta orang di antaranya menjadi penganggur karena kehilangan pekerjaan selama pandemi.

Salah satu kelompok yang merasakan dampak pandemi yakni pekerja rumah tangga. Sektor yang didominasi oleh perempuan ini menghadapi risiko berat, dari tertular Covid-19 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, kerentanan yang dialami PRT merupakan akibat belum adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

“Akibat belum adanya pengakuan dan perlindungan terhadap PRT, pada situasi pandemi seperti saat ini banyak PRT kehilangan pekerjaan,” ungkap Theresia, dalam konferensi pers 15 Februari 2021.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

Hasil kajian Komnas Perempuan menunjukkan, pada masa pandemi kondisi kesehatan PRT terancam akibat tinggal di rumah majikan, tidak memiliki jaminan perlindungan kesehatan, dan terabaikan dari skema bantuan nasional.

Hasil survei Komnas Perempuan pada April hingga Mei 2020 menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan terjadi pada perempuan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta setiap bulan, berusia 31-40 tahun, memiliki 3 orang anak atau lebih, dan berada di 10 provinsi dengan paparan Covid-19 tertinggi.

Selain itu, berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) meningkat signifikan selama pandemi.

Pada 2019 terdapat 214 laporan terkait KBGS kemudian meningkat pada 2020 menjadi 940 KGBS.

Siswa-siswi SPM Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, Riau mengikuti sekolah tatap muka Sabtu (13/2/2021). Sejak Januari sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift. Di Sungai Tohor, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif Covid-19.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Siswa-siswi SPM Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, Riau mengikuti sekolah tatap muka Sabtu (13/2/2021). Sejak Januari sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan sistem shift. Di Sungai Tohor, hingga saat ini belum ditemukan kasus positif Covid-19.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Sampaikan Pernyataan Usai Ditetapkan Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Prabowo-Gibran Akan Sampaikan Pernyataan Usai Ditetapkan Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati Usai Putusan MK, Bahas Langkah Oposisi atau Tidak

Nasional
Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Prabowo Segera Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, TKN: Setelah Itu Pasti Banyak Kejadian Politik

Nasional
Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat 'Air Drop'

Perayaan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Bangga Prajuritnya Sukses Salurkan Bantuan di Gaza lewat "Air Drop"

Nasional
Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Sambangi 3 Parpol Pengusung di Pilpres, Anies: Tugas Sudah Dijalankan

Nasional
1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

1.025 Prajurit TNI Siap Bertugas sebagai Pasukan Perdamaian di Kongo

Nasional
Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Usai Harvey Moeis Tersangka, Kejagung Sita PT RBT di Bangka Belitung Terkait Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Nasional
Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Soal “Dissenting Opinion” Putusan Sengketa Pilpres, Pakar Singgung Politik 2 Kaki

Nasional
Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com