500 Hari Pandemi Covid-19: Masalah Pengangguran hingga Pekerja Anak

Kompas.com - 14/07/2021, 15:03 WIB
Suryani, perempuan asal Malang, Jawa Timur, ini terpaksa menumpang hidup di Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia datang ke Jakarta karena panggilan kerja. Setiba di Jakarta, wabah Covid-19 menerpa, kontrak kerja pun ditangguhkan entah sampai kapan. Sempat kelaparan, tak juga bisa pulang, menumpang hidup di tempat ini jadi pilihan. Gambar diambil pada Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuryani, perempuan asal Malang, Jawa Timur, ini terpaksa menumpang hidup di Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia datang ke Jakarta karena panggilan kerja. Setiba di Jakarta, wabah Covid-19 menerpa, kontrak kerja pun ditangguhkan entah sampai kapan. Sempat kelaparan, tak juga bisa pulang, menumpang hidup di tempat ini jadi pilihan. Gambar diambil pada Sabtu (16/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih terus menunjukkan peningkatan. Angka penambahan kasus positif Covid-19 mulai melebihi 40.000 dalam satu hari belakangan ini.

Terhitung pandemi telah melanda selama 500 hari, sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 maret 2020.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi dan pendidikan.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kasus-kasus yang Jadi Sorotan: Kerumunan Rizieq Shihab, Dokter Lois, hingga Antigen Bekas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip dari Kompas.id, secara umum tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 adalah 6,26 persen. Angka ini menurun dari posisi Agustus 2020 yang sebesar 7,07 persen.

Pada Februari 2020 ada 6,93 juta orang angkatan kerja yang menganggur. Dengan adanya Covid-19, jumlah penganggur meningkat menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020.

Setelah situasi ekonomi sedikit membaik, pada Februari 2021, jumlah penganggur menurun menjadi 8,75 juta orang.

Dari Februari 2020 ke Februari 2021 ada tambahan jumlah penganggur sebanyak 1,82 juta, dengan catatan 1,62 juta orang di antaranya menjadi penganggur karena kehilangan pekerjaan selama pandemi.

Salah satu kelompok yang merasakan dampak pandemi yakni pekerja rumah tangga. Sektor yang didominasi oleh perempuan ini menghadapi risiko berat, dari tertular Covid-19 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, kerentanan yang dialami PRT merupakan akibat belum adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

“Akibat belum adanya pengakuan dan perlindungan terhadap PRT, pada situasi pandemi seperti saat ini banyak PRT kehilangan pekerjaan,” ungkap Theresia, dalam konferensi pers 15 Februari 2021.

Baca juga: 500 Hari Pandemi, Kontroversi Vaksinasi Gotong Royong hingga Vaksin Berbayar Individu

Hasil kajian Komnas Perempuan menunjukkan, pada masa pandemi kondisi kesehatan PRT terancam akibat tinggal di rumah majikan, tidak memiliki jaminan perlindungan kesehatan, dan terabaikan dari skema bantuan nasional.

Hasil survei Komnas Perempuan pada April hingga Mei 2020 menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan terjadi pada perempuan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta setiap bulan, berusia 31-40 tahun, memiliki 3 orang anak atau lebih, dan berada di 10 provinsi dengan paparan Covid-19 tertinggi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.