Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/07/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta Negara turun tangan mengatasi krisis oksigen dengan cara memprioritaskan pasokannya untuk kebutuhan medis.

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons kelangkaan oksigen yang telah membuat panik masyarakat sebagai imbas dari lonjakan kasus Covid-19.

"Kelangkaan oksigen telah membuat panik masyarakat. Kini diberitakan pasien di rumah sakit meninggal akibat krisis oksigen. Bagaimana mungkin fasilitas kesehatan bisa krisis oksigen? Ini sungguh menyesakkan dada," kata Netty dalam keterangan kepada Kompas.com, Senin (5/7/2021).

"Prioritaskan pasokannya untuk rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Ini persoalan darurat di mana negara harus hadir melakukan langkah antisipatif," sambung dia.

Baca juga: Ketua DPR Sarankan Pemerintah Pakai Teknologi Digital untuk Data Kelangkaan Oksigen

Netty melanjutkan, krisis oksigen menjadi peringatan untuk pemerintah pusat dan daerah agar terus bersinergi melakukan mitigasi dengan pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.

Ia meminta, produksi oksigen harus ditingkatkan di masa pandemi karena terjadi peningkatan kebutuhan yang tinggi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

"Porsi oksigen yang lebih besar harus diberikan untuk kepentingan medis dibandingkan industri," ucapnya.

Politisi PKS tersebut juga mengajak dunia usaha sektor kesehatan untuk bersama berjuang melawan krisis dengan mengedepankan upaya keselamatan rakyat dan bukan bisnis semata.

Oleh karena itu, dia mendesak perusahaan penyedia oksigen medis bersungguh-sungguh membantu pemerintah mengatasi krisis oksigen.

"Ini adalah perjuangan dalam membela kedaulatan bangsa dan negara," tambah dia.

Baca juga: Menkes Bentuk Satgas Oksigen Tangani Kekurangan Stok di Rumah Sakit

Kendati demikian, ia juga meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan oksigen untuk negara lain beberapa waktu lalu.

Sebab, ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah mempertimbangkan ketersediaan oksigen yang memadai untuk kebutuhan dalam negeri.

Netty mengingatkan pemerintah agar kasus kelangkaan oksigen di sejumlah rumah sakit di mana salah satu yang terparah yaitu Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, tidak terulang kembali.

"Kuncinya adalah negara harus hadir dalam upaya menyelamatkan rakyat melalui perbaikan manajemen pandemi dari hulu hingga hilir. Kita tidak ingin setiap saat menerima informasi yang menyesakkan dada akibat salah manajemen dan moral hazard dalam penanganan pandemi," pungkasnya.

Baca juga: IDI Jakarta Usul Anggaran Disinfektan Dialihkan untuk Beli Masker dan Oksigen

Diketahui, Indonesia tengah mengalami kelangkaan oksigen yang juga menjadi persoalan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Akibat dari kelangkaan oksigen tersebut, sejumlah rumah sakit juga mengaku mengalami kekurangan oksigen.

Salah satunya adalah RS Sardjito Yogyakarta yang sampai mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah pasokan oksigen demi keselamatan pasien.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kondisi kelangkaan oksigen medis di antaranya Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kaesang Tanya 'Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden', Dijawab Sopir 'Ditangkap'

Kaesang Tanya "Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden", Dijawab Sopir "Ditangkap"

Nasional
Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Nasional
KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

Nasional
Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Nasional
Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Nasional
Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Tak Pernah Biarkan Pihak yang Ganggu Ibadah Orang Lain

Mahfud Sebut Pemerintah Tak Pernah Biarkan Pihak yang Ganggu Ibadah Orang Lain

Nasional
Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Nasional
MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029

MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029

Nasional
Dilantik Jadi KSAD, Maruli Punya PR Revisi Doktrin Peperangan TNI AD

Dilantik Jadi KSAD, Maruli Punya PR Revisi Doktrin Peperangan TNI AD

Nasional
Dalam Nota Keberatan, Kubu Andhi Pramono Nilai Dakwaan Gratifikasi Rp 58,9 M Tak Jelas

Dalam Nota Keberatan, Kubu Andhi Pramono Nilai Dakwaan Gratifikasi Rp 58,9 M Tak Jelas

Nasional
Pasca Bentrokan di Bitung, Kapolri Minta Masyarakat Hindari Provokasi

Pasca Bentrokan di Bitung, Kapolri Minta Masyarakat Hindari Provokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com