Alpalhan dan Anggaran Pertahanan dalam Sistem Pertahanan Negara

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Sedangkan anggaran pertahanan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 127,35 triliun, setara dengan 0,82 persen PDB.

Sebagai pembanding, negara-negara tetangga kita : Brunei Darussalam pada tahun 2019 memiliki anggaran militer sebesar 3,3 persen PDB; Singapura 3,2 persen; Kamboja 2,3 persen, Malaysia 1 persen, Filipina 1 persen, dan Thailand 1,3 persen.

Baca juga: Pengadaan Alpalhankam Rp 1,75 Kuadriliun Dinilai Berlebihan

Jika anggaran Alpalhan dibagi dalam 25 tahun, anggaran Alpalhan per tahun sekitar Rp 70,4 triliun. Jika PDB Indonesia dan anggaran pertahanan dalam 25 tahun ke depan diasumsikan konstan, maka anggaran Alpalhan akan setara dengan 0,45 persen PDB.

Dengan demikian, anggaran pertahanan (total) akan mencapai 1,27 persen PDB. Angka ini akan sedikit mendekati target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen PDB per tahun.

Kenapa digunakan Perpres sebagai dasar hukumnya? Karena Renbut Alpahankam dalam 5 periode Renstra ke depan, yang dituangkan dalam Renstra 2020-2024 memerlukan dasar hukum.

Namun, alangkah baiknya jika Renbut Alpalhankam ini didorong menjadi sebuah Undang-undang nantinya, agar kekontinyuan pelaksanaannya dapat lebih terjamin walaupun terjadi pergantian Presiden dengan pandangan yang berbeda terhadap sistem pertahanan negara dan penggunaan anggaran negara.

Pengintegrasian 5 Renstra ini dapat memberi keuntungan bagi pemerintah untuk membeli banyak alutsista dalam kontrak jangka panjang dengan kelebihan memiliki bargaining dalam transfer teknologi serta dapat mensyaratkan kepada pabrikan asing untuk melibatkan industri strategis pertahanan dalam negeri.

Sehingga, pelaksanaan Renbut Alpahankam ini dapat meningkatkan investasi, serta menciptakan ekosistem bisnis pertahanan dengan ikut melibatkan industri kecil sebagai industri pendukung.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alpalhankam dan Keterlibatan PT TMI Bentukan Yayasan Kemenhan...

Outcome yang diharapkan adalah efek bola salju terhadap penciptaan lapangan pekerjaaan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Diperlukan kesadaran segenap komponen bangsa terhadap arti pentingnya anggaran pertahanan negara serta tersedianya Alpalhan yang memadai. Besaran anggaran pertahanan tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan potensi ancaman perang saja.

Postur TNI yang berkualitas, profesional dan disegani tidak hanya berguna pada perang (fungsi penindakan) saja, namun pasti akan berdampak langsung terhadap posisi tawar dan kedudukan diplomatik NKRI pada percaturan politik global. (*Tritiya A.R. Arungpadang Dr.Eng., pemerhati pertahanan dan peneliti IDEAS CENTRE)