Dukung PPKM Darurat, Muhaimin: Implementasinya Harus Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Menurut dia, PPKM Darurat sudah tepat diputuskan oleh pemerintah agar laju penyebaran Covid-19 dapat segera terkendali.

Namun, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut harus dioptimalkan.

"Sepenuhnya saya dukung PPKM Darurat, yang penting implementasinya harus optimal," kata Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Penyaluran Bansos Bakal Dipercepat

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menampik tudingan beberapa pihak yang menyebut PPKM Darurat terlambat diterapkan pemerintah.

Sebab, ia menilai tidak ada kata terlambat dalam penanganan wabah pandemi. Terlebih, sejak virus corona pertama kali teridentifikasi, ahli virus dan dokter di Indonesia telah bekerja keras.

"Tidak ada kata terlambat, pokoknya maju terus. Kita melihat sendiri pemerintah, para tenaga kesehatan, aparat dan semuanya sudah sungguh-sungguh mencegah Covid-19 ini," ujar dia. 

Kendati demikian, Muhaimin mengingatkan agar pemerintah berupaya keras dalam penerapan PPKM Darurat agar virus corona tidak menjangkiti lebih banyak rakyat Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan PPKM Darurat juga dinilainya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat, kata dia, tidak akan efektif tanpa disertai keseriusan kepala daerah serta dukungan masyarakat.

"Pimpinan daerah yang menentukan kesuksesan PPKM Darurat, di samping dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat," ucap dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Tracing Minimal 15 Orang Kontak Erat per 1 Pasien Positif Covid-19

Selain itu, Muhaimin mendorong masyarakat untuk menaati kebijakan PPKM Darurat dan tetap patuh pada protokol kesehatan ketat.

Ia menegaskan, esensi kebijakan ini adalah membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19.

"Kesadaran masyarakat untuk taat prokes tentu saja yang utama. PPKM Darurat akan sukses kalau masyarakat mematuhinya," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa PPKM Darurat akan berlangsung di seluruh Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Ketetapan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (1/7/2021).

Presiden mengatakan, PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.

Baca juga: Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali

Adapun beberapa rincian dari aturan PPKM Darurat di antaranya membatasi kegiatan masyarakat hingga pelaku usaha.

Pusat perbelanjaan seperti mal ditutup, dan work from home (WFH) diberlakukan 100 persen bagi perkantoran di sektor non-esensial.