Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali

Kompas.com - 01/07/2021, 14:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan ke Sofifi, Maluku Utara untuk meninjau pembangunan infrastruktur di kota tersebut, Selasa (22/6/2021). Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan ke Sofifi, Maluku Utara untuk meninjau pembangunan infrastruktur di kota tersebut, Selasa (22/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," kata Jokowi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Resmi Umumkan PPKM Darurat

Presiden pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Dalam konferensi pers daring yang digelar Kamis (1/7/2021), Luhut menjelaskan sejumlah aturan PPKM darurat. Berikut rinciannya:

1. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib 100 persen menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Sektor Non-esensial Wajib WFH 100 Persen

2. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.

3. Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

4. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Baca juga: PPKM Darurat, Ini Daftar Sektor Kritikal yang Boleh WFO 100 Persen

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Nasional
Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Nasional
Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Nasional
Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Nasional
Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Nasional
Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Nasional
Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Nasional
Kala Komisi II Debat 'Bau Balsem' Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kala Komisi II Debat "Bau Balsem" Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Nasional
Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Nasional
Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.