Salin Artikel

Dukung PPKM Darurat, Muhaimin: Implementasinya Harus Optimal

Menurut dia, PPKM Darurat sudah tepat diputuskan oleh pemerintah agar laju penyebaran Covid-19 dapat segera terkendali.

Namun, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut harus dioptimalkan.

"Sepenuhnya saya dukung PPKM Darurat, yang penting implementasinya harus optimal," kata Muhaimin dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menampik tudingan beberapa pihak yang menyebut PPKM Darurat terlambat diterapkan pemerintah.

Sebab, ia menilai tidak ada kata terlambat dalam penanganan wabah pandemi. Terlebih, sejak virus corona pertama kali teridentifikasi, ahli virus dan dokter di Indonesia telah bekerja keras.

"Tidak ada kata terlambat, pokoknya maju terus. Kita melihat sendiri pemerintah, para tenaga kesehatan, aparat dan semuanya sudah sungguh-sungguh mencegah Covid-19 ini," ujar dia. 

Kendati demikian, Muhaimin mengingatkan agar pemerintah berupaya keras dalam penerapan PPKM Darurat agar virus corona tidak menjangkiti lebih banyak rakyat Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan PPKM Darurat juga dinilainya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat, kata dia, tidak akan efektif tanpa disertai keseriusan kepala daerah serta dukungan masyarakat.

"Pimpinan daerah yang menentukan kesuksesan PPKM Darurat, di samping dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat," ucap dia.

Selain itu, Muhaimin mendorong masyarakat untuk menaati kebijakan PPKM Darurat dan tetap patuh pada protokol kesehatan ketat.

Ia menegaskan, esensi kebijakan ini adalah membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19.

"Kesadaran masyarakat untuk taat prokes tentu saja yang utama. PPKM Darurat akan sukses kalau masyarakat mematuhinya," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa PPKM Darurat akan berlangsung di seluruh Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Ketetapan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (1/7/2021).

Presiden mengatakan, PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.

Adapun beberapa rincian dari aturan PPKM Darurat di antaranya membatasi kegiatan masyarakat hingga pelaku usaha.

Pusat perbelanjaan seperti mal ditutup, dan work from home (WFH) diberlakukan 100 persen bagi perkantoran di sektor non-esensial.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/01/14550891/dukung-ppkm-darurat-muhaimin-implementasinya-harus-optimal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.