Kompas.com - 01/07/2021, 12:37 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi para peserta yang berhasil meraih medali pada APIO 2021. Dok. KemendikbudMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi para peserta yang berhasil meraih medali pada APIO 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan sebanyak 2,2 juta guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekolah negeri.

Adapun, menurut dia, saat ini Indonesia baru memiliki 1,3 juta guru yang berstatus sebagai ASN atau PPPK sehingga masih memerlukan kurang lebih 900.000 guru.

"Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini kita memerlukan lebih dari 2,2 juta guru," kata Nadiem dalam acara Rakornas BKN yang disiarkan secara daring, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Mendikbud Ristek: PTM Terbatas Ditunda jika PPKM Diberlakukan

Nadiem mengatakan, jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun, pemerintah membutuhkan lebih dari 1 juta guru.

Guru honorer pun, kata dia, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik.

Berdasarkan data yang diterima Nadiem, tahun 2020 jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagai akibatnya lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya," ujarnya.

"Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstrem di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan di mana terdapat SD negeri yang memiliki satu guru ASN. guru tersebut pun terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan," lanjut dia.

Baca juga: Subsidi Upah Guru Honorer, Kemendikbud Ristek: Segera Cairkan Sebelum 30 Juni

Nadiem juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer yang harus menjadi perhatian bersama terutama masalah gaji.

Ia mengatakan, masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji dalam hitungan ratusan ribu karena sekolah tidak mampu membayar.

"Hal itu dikarenakan perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu sekarang tercatat 88 persen guru non-PNS tidak memiliki sertifikasi di mana 55 persen di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri," ungkapnya.

"Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.