"Sepertinya Pemerintah Sedang Bernegosiasi dengan Covid-19"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Bencana Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir mengatakan, pemerintah seolah sedang bernegosiasi dengan Covid-19 lantaran strategi yang kerap berubah untuk menangani pandemi.  

Terakhir, pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Sepertinya pemerintah pusat mencoba bernegosiasi dengan Covid-19. Tadinya diberi kebijakan PPKM, tetapi penularan Covid-19 belum dapat ditekan. Lalu diberi kebijakan PPKM skala mikro," ujar Sulfikar saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kontras: Pandemi Covid-19 Jadi Dalih Polisi Lakukan Tindak Kekerasan

"Akan tetapi Covid-19 masih tetap naik, lalu diberi pengetatan PPKM. Lalu angka Covid-19 tetap naik lagi, maka diberi kebijakan PPKM darurat," lanjutnya.

Menurutnya, seringnya terjadi perubahan strategi penanganan Covid-19 seperti ini justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Akan berbeda, kata Sulfikar, jika pemerintah mengkarantina wilayah atau lockdown Jawa dan Bali.

"Misalnya karatina wilayah atau mungkin PSBB dilakukan pada April, maka saat ini kita sudah tenang, dalam arti paling tidak bisa mengendalikan penularan Covid-19," ungkapnya.

"Artinya apabila ingin menghentikan pandemi ini maka (kebijakan) jangan setengah-setengah," tegas Sulfikar.

Dia menyarankan adanya pengetatan mobilitas masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara terorganisasi.

Misalnya dengan melakukan PSBB selama dua bulan dengan tujuan dapat menurunkan laju penularan Covid-19 hingga angkanya terkendali.