Salin Artikel

"Sepertinya Pemerintah Sedang Bernegosiasi dengan Covid-19"

Terakhir, pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Sepertinya pemerintah pusat mencoba bernegosiasi dengan Covid-19. Tadinya diberi kebijakan PPKM, tetapi penularan Covid-19 belum dapat ditekan. Lalu diberi kebijakan PPKM skala mikro," ujar Sulfikar saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

"Akan tetapi Covid-19 masih tetap naik, lalu diberi pengetatan PPKM. Lalu angka Covid-19 tetap naik lagi, maka diberi kebijakan PPKM darurat," lanjutnya.

Menurutnya, seringnya terjadi perubahan strategi penanganan Covid-19 seperti ini justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Akan berbeda, kata Sulfikar, jika pemerintah mengkarantina wilayah atau lockdown Jawa dan Bali.

"Misalnya karatina wilayah atau mungkin PSBB dilakukan pada April, maka saat ini kita sudah tenang, dalam arti paling tidak bisa mengendalikan penularan Covid-19," ungkapnya.

"Artinya apabila ingin menghentikan pandemi ini maka (kebijakan) jangan setengah-setengah," tegas Sulfikar.

Dia menyarankan adanya pengetatan mobilitas masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara terorganisasi.

Misalnya dengan melakukan PSBB selama dua bulan dengan tujuan dapat menurunkan laju penularan Covid-19 hingga angkanya terkendali.

"Terkendali ini maksudnya sesuai dengan kemampuan tracing, testing dan treatment kita. Mungkin tak bisa sepenuhnya normal, tetapi penambahan kasus harian bisa kita kendalikan," ungkap Sulfikar.

"Apabila pemerintah tidak mau mengkarantina wIlayah karena enggan menanggung penyediaan kebutuhan masyarakat, maka kembali saja ke kebijakan PSBB yang diberlakukan se-Jawa dan Bali," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Kepada presiden, Luhut menyampaikan sejumlah usulan aturan yang akan diberlakukan. Salah satu yang diusulkan yakni PPKM darurat berlaku 3-20 Juli 2021.

"Periode penerapan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 per hari," demikian dikutip dari dokumen Kemenko Marves yang diterima Kompas.com dari Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, Rabu (30/6/2021).

Luhut mengusulkan PPKM darurat diterapkan di 45 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan tersebut berlaku, perkantoran wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Kegiatan belajar mengajar pun tak boleh digelar secara tatap muka.

"100 persen work from home untuk sektor non-esensial, seluruh kegiatan belajat mengajar dilakukan secara online/daring," demikian usulan Luhut.

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Selain usulan Luhut, ada pula usulan penerapan PPKM Darurat dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). 

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/01/08534001/sepertinya-pemerintah-sedang-bernegosiasi-dengan-covid-19

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.