Kompas.com - 30/06/2021, 15:53 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, pandemi Covid-19 kerap jadi dalih anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat.

Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rozy Brilian mengungkapkan, salah satu contohnya yaitu pembubaran aksi dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi demonstrasi.

Hal ini berdasarkan pemantauan Kontras pada Juni 2020 sampai Mei 2021.

"Kami menemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan kepolisian dengan dalih pandemi Covid-19 sebagai suatu legitimasi berbagai tindakan kekerasan," kata Rozy dalam konferensi pers Laporan Tahunan Bhayangkara yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kontras: Juni 2020-Mei 2021, Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Polisi

Menurut catatan Kontras, peristiwa penangkapan terbanyak terjadi pada saat aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Saat itu, kata Rozy, ada 14 kasus penangkapan yang terjadi di berbagai daerah.

"Penangkapan terbanyak dilakukan pada aksi menolak omnibus law pada Oktober 2020," ujarnya.

Rozy mengatakan, penangkapan sewenang-wenang yang saat itu terjadi bertalian dengan Telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sebagai upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kerja buruh terkait UU Cipta Kerja.

Polri beralasan, telegram itu diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Kontras: Aksi Penembakan Jadi Kasus Kekerasan Paling Tinggi yang Dilakukan Anggota Polisi

Salah satu poin telegram tersebut adalah agar anggota polisi melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi elemen buruh.

"Hasilnya, masyarakat, mahasiswa, pelajar ditangkap tanpa proses hukum yang sah dan penangkapan terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Rozy menambahkan, pembatasan yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 seringkali mengesampingkan hak asasi manusia (HAM) dan diskriminatif karena hanya menyasar kelompok tertentu.

Baca juga: Jokowi Telepon Kapolri soal Kekerasan Polisi Terhadap Demonstran

Secara keseluruhan, sepanjang Juni 2020 sampai Mei 2021, Kontras mencatat ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi.

Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan di antaranya penembakan sebanyak 390 kasus, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 75 kasus, penganiayaan sebanyak 66 kasus, dan pembubaran paksa sebanyak 58 kasus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecahan Seksual, Putri Candrawthi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecahan Seksual, Putri Candrawthi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Nasional
Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.