Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Pandemi Covid-19 Jadi Dalih Polisi Lakukan Tindak Kekerasan

Kompas.com - 30/06/2021, 15:53 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, pandemi Covid-19 kerap jadi dalih anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat.

Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rozy Brilian mengungkapkan, salah satu contohnya yaitu pembubaran aksi dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi demonstrasi.

Hal ini berdasarkan pemantauan Kontras pada Juni 2020 sampai Mei 2021.

"Kami menemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan kepolisian dengan dalih pandemi Covid-19 sebagai suatu legitimasi berbagai tindakan kekerasan," kata Rozy dalam konferensi pers Laporan Tahunan Bhayangkara yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kontras: Juni 2020-Mei 2021, Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Polisi

Menurut catatan Kontras, peristiwa penangkapan terbanyak terjadi pada saat aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Saat itu, kata Rozy, ada 14 kasus penangkapan yang terjadi di berbagai daerah.

"Penangkapan terbanyak dilakukan pada aksi menolak omnibus law pada Oktober 2020," ujarnya.

Rozy mengatakan, penangkapan sewenang-wenang yang saat itu terjadi bertalian dengan Telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sebagai upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kerja buruh terkait UU Cipta Kerja.

Polri beralasan, telegram itu diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Kontras: Aksi Penembakan Jadi Kasus Kekerasan Paling Tinggi yang Dilakukan Anggota Polisi

Salah satu poin telegram tersebut adalah agar anggota polisi melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi elemen buruh.

"Hasilnya, masyarakat, mahasiswa, pelajar ditangkap tanpa proses hukum yang sah dan penangkapan terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Rozy menambahkan, pembatasan yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 seringkali mengesampingkan hak asasi manusia (HAM) dan diskriminatif karena hanya menyasar kelompok tertentu.

Baca juga: Jokowi Telepon Kapolri soal Kekerasan Polisi Terhadap Demonstran

Secara keseluruhan, sepanjang Juni 2020 sampai Mei 2021, Kontras mencatat ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi.

Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan di antaranya penembakan sebanyak 390 kasus, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 75 kasus, penganiayaan sebanyak 66 kasus, dan pembubaran paksa sebanyak 58 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com