Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/07/2021, 07:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memulai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak dengan rentang usia 12 sampai 17 tahun.

Hal ini dilakukan menyusul dengan diterbitkannya izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sesuai dengan populasi, vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun mencakup sekitar 32,6 juta anak.

Lantas, kapan vaksinasi Covid-19 untuk anak mulai digelar?

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan, pihaknya masih menunggu Kemenkes menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, hingga saat ini, belum ada jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 anak di DKI.

"Belum ada edaran resmi Kemenkes, (kabarnya) Kemenkes sedang menyiapkan detail teknisnya, kami menunggu untuk itu," kata Pejabat Humas Dinkes DKI Irma Yunita melalui pesan singkat, Rabu (30/6/2021).

Secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya masih melakukan pematangan petunjuk teknis untuk pelaksanaan vaksinasi anak.

"Belum, masih kita matangkan teknis pelaksanaannya," kata Nadia saat dihubungi, Rabu.

Jenis vaksin

BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12-17 tahun.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat BPOM yang ditujukan kepada PT Bio Farma.

Surat rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dengan Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19 yang diselenggarakan pada 26 Juni 2021.

Dalam surat tersebut, BPOM menuliskan sejumlah pertimbangan hingga akhirnya vaksin Sinovac dapat digunakan untuk anak usia 12-17 tahun.

Di antaranya adalah:

1. Profil imenogenisitas dan keamanan pada dosis medium (600 SU/05 mL) lebih baik dibanding dosis rendah (300 SU/05mL)

2. Dari data keamanan uji klinis Fase I dan Fase II, profil AS sistemik berupa fever pada populasi 12-17 tahun tidak dilaporkan dibandingkan dengan usia 3-5 tahun dan 6-11 tahun

Baca juga: Kemenkes Masih Matangkan Petunjuk Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

3. Jumlah subjek pada populasi < 12 tahun belum cukup untuk memastikan profil keamanan vaksin pada kelompok usia tersebut

4. Imunogenisitas dan keamanan pada populasi remaja 12-17 tahun diperkuat dengan data hasil uji klinik pada populasi dewasa karena maturasi imun pada remaja seusai dengan dewasa

5. Data epidemiologi Covid-19 di Indonesia menunjukkan mortalitas tinggi pada usia 10-18 tahun sebesar 30 persen

Stok 58 juta dosis

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 anak membutuhkan 58 juta dosis vaksin.

"Kita harus menambah jumlah vaksin sebesar 58 juta vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua," kata Dante dalam acara Rakornas KPAI, Rabu.

Menurut Dante, pemerintah membangun komunikasi dengan Covax/Gavi untuk pengadaan vaksin Covid-19 untuk anak tersebut.

Baca juga: Wamenkes: Butuh 58 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Anak 12-17 Tahun

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 untuk anak tidak menggangu target vaksinasi program sebanyak 181 juta.

"Kita sudah mendapatkan komunikasi multilateral dengan Covax/Gavi, sehingga berbagai bantuan dari Australia dan Jepang sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan 58 juta suntikan tersebut," ujar dia. 

Kasus Covid-19 pada Anak

Senada dengan Dante, Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mendukung dan akan ikut mengawal pelaksanaan vaksinasi untuk anak.

"Persiapan vaksinasi anak seberapa jauh, bukan hanya sisi vaksin tapi kesiapan nakes dan lain yang dapat mendukung pelaksanaannya," kata Susanto dalam acara Rakornas KPAI, Rabu.

Susanto mengatakan, vaksinasi untuk anak ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, mengingat kasus Covid-19 pada anak cukup meningkat.

Susanto menyebutkan, data dari Satgas Penanganan Covid-19 hingga 22 Juni 2021, terdapat 266.317 atau setara 12,6 persen anak usia 0-18 tahun yang terpapar Covid-19.

Sementara, total angka kesembuhan anak dari Covid-19 sebanyak 237.787 atau 12,9 persen, sekitar 28.183 atau 13,6 persen anak menjalani perawatan serta 686 atau 1,2 persen anak yang meninggal.

Menurut Susanto, penularan Covid-19 pada anak mayoritas terjadi karena terpapar dari anggota keluarga, lingkungan sosial tempat tinggal, dan lokasi kerumunan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

"Anak juga terpapar dari lokasi kerumunan saat dibawa keluarga, dan saat anak beraktivitas kepatuhan pada prokes masih terbatas," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Susanto, para orangtua masih enggan untuk berkonsultasi dengan layanan kesehatan sehingga hak kesehatan anak menjadi tertunda.

Selain itu, lonjakan kasus Covid-19 membuat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mulai terbatas sehingga penanganan kasus Covid-19 pada anak tidak komprehensif.

"Karena keterbatasan layanan juga jadi catatan KPAI, karena rumah sakit yang terbatas sementara anak jadi korban Covid-19 dan orang-orang dewasa juga terpapar Covid-19," kata Susanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan 'Red Notice'

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan "Red Notice"

Nasional
Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu 'Reshuffle' Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu "Reshuffle" Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi 'Online' Jaringan Internasional

Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi "Online" Jaringan Internasional

Nasional
Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok buat PDI-P

Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok buat PDI-P

Nasional
PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Nasional
Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Nasional
Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.