Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

75 Tahun Polri, Demokrat: Reformasi Kepolisian Harus Terus Dilakukan

Kompas.com - 01/07/2021, 07:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, Polri masih memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan reformasi kepolisian di usianya yang ke-75 tahun.

Hal itu disampaikan Didik dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara atau Hari Ulang Tahun ke-75 Polri yang jatuh pada Kamis (1/7/2021).

"75 tahun Polri melakukan karya dan pengabdiannya, sudah banyak legacy dan capaian yang sudah dihasilkan. Namun di sisi lain, reformasi kepolisian masih harus terus dilakukan khususnya reformasi kultural yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas," kata Didik dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Baharkam Polri Latih 2.284 Relawan Pelacak untuk Penanganan Covid-19

Anggota Komisi III DPR itu mencatat setidaknya ada empat tantangan bagi Polri dalam lima tahun terakhir yang harus segera diperbaiki agar tidak membuat kemunduran reformasi Polri.

Pertama, Polri dinilai rawan terseret kepada kepentingan politik elite dan politik praktis, netralitas polisi dalam kepentingan politik menjadi tantangan yang harus dijawab dan dibuktikan.

Didik menegaskan, Polri harus lepas dari kepentingan elite dan politik yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi, kebebasan sipil, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

"Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis. Untuk itu memastikan profesionalitas dan independensi di tubuh Polri menjadi suatu keharusan," kata dia.

Kedua, Didik menilai masih ada persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Menurut dia, ada tiga hal yang butuh perhatian khusus yakni penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat.

"Aparat kepolisian diharapkan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan diskriminatif, dan sebaliknya diharapkan menjadi pengayom masyarakat secara adil," ujar Didik.

Selanjutnya, Didik menyoroti praktik represi di ruang publik yang menjadi momok bagi masyarakat.

Sebab, dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap masih banyak arogansi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap masyarakat sipil, bahkan tidak sedikit yang berpotensi berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

"Tindakan kekerasan yang berlebihan, arogansi aparat kepolisian ini harus menjadi bagian reformasi yang harus diwujudkan," kata dia.

Terakhir, Didik menilai Polri harus mampu membangun zona intergritas dan memastikan setiap anggotanya terhindar dari perilaku korup dan gaya hidup mewah.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, saya rasa kapolri dihadapkan kepada pekerjaan rumah yang cukup fundamental yang masih harus diselesaikan," kata Didik.

Baca juga: Densus 88 Polri Tangkap 2 Terduga Teroris di Jakarta

Ia menambahkan, reformasi kepolisian yang meliputi reformasi struktural, instrumental dan kultural terus dilakukan untuk membawa perubahan besar di institusi Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Meskipun reformasi struktural dan instrumental sudah banyak mengalami kemajuan, reformasi kultural dinilai masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

"Karena mengubah mindset dan perilaku di lingkungan kepolisian ternyata tidak mudah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com