Faisal Basri: Omong Kosong kalau Pemerintah Tak Punya Uang untuk Lockdown

Sementara, kata Faisal, masyarakat kelas menengah ke atas tetap bisa mengurus dirinya sendiri walaupun lockdown dilakukan.

Dengan demikian, maka biaya yang ditanggung pemerintah pun tidak akan terlalu besar.

Tarik rem darurat

Di tengah lonjakan kasus, Presiden Joko Widodo tetap memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Namun ia menekankan, PPKM skala mikro paling tepat karena tidak mematikan ekonomi masyarakat.

Jokowi mengatakan, kebijakan tersebut memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, serta pengalaman dari negara lain.

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Kendati demikian, kebijakan Jokowi itu dinilai tidak akan efektif dalam menekan lonjakan kasus.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan inisiator Sambatan Jogja (Sonjo), Rimawan Pradiptyo berpandangan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas yakni PSBB atau lockdown. 

Ia menegaskan, pemerintah harus segera menarik rem darurat untuk menghindari korban yang lebih banyak.

“Sekarang saatnya pemerintah menarik rem darurat untuk menghindarkan Indonesia dari tragedi kemanusiaan,” kata Rimawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2021).

Rimawan mengingatkan, jangan sampai penanganan Covid-19 melupakan aspek kemanusiaan sehingga menimbulkan kejadian seperti di India.

Ia menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi. Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan.

“Meski para ekonom menggaungkan bahwa kesehatan adalah panglima di masa pandemi, ironisnya kelompok lain cenderung mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan,” ucap dia.

Baca juga: Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19