Kompas.com - 24/06/2021, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya pada Rabu (23/6/2021) menyatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sama dengan lockdown atau karantina wilayah substansinya sama.

"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Hal itu disampaikan Jokowi lantaran ia menerima banyak usulan terkait penanganan Covid-19 yang melonjak drastis beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

 

Salah satu masukan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah lebih memilih penerapan PPKM skala mikro untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 kali ini.

"Kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebutkan, PPKM skala mikro esensinya sama dengan lockdown, terdapat sejumlah perbedaan aturan teknis dalam praktiknya.

Hal itu bisa dilihat dari Singapura yang menerapkan circuit breaker, yakni kebijakan lockdown untuk pengendalian Covid-19. Berikut sejumlah perbedaan antara PPKM di Indonesia dan circuit breaker atau lockdown di Singapura.

Aktivitas di restoran

Dalam aturan lockdown parsial di Singapura, pusat-pusat makanan seperti restoran, food court, kedai kopi, dan hawker, diizinkan tetap beroperasi hanya untuk take-away atau membawa pulang makanan. 

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Warga dilarang mengonsumsi makanannya di pusat makanan. Namun, warga masih tetap dapat menyantap hidangannya di tempat-tempat umum, seperti taman sepanjang menjaga jarak dan tidak berbicara dengan warga lain.

Sedangkan di Indonesia makan dan minum di tempat atau dine in masih diizinkan dengan ketentuan paling banyak 25 persen dari kapasitas.

Aktivitas perkantoran

Dalam pelaksanaan lockdown di Singapura, seluruh aktivitas perkantoran dihentikan. Perusahaan diwajibkan memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Adapun PPKM mikro di Indonesia masih memperbolehkan adanya aktivitas di kantor dengan ketentuan zona merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.