Kompas.com - 24/06/2021, 17:54 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk warga Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Dok. Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk warga Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya pada Rabu (23/6/2021) menyatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sama dengan lockdown atau karantina wilayah substansinya sama.

"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Hal itu disampaikan Jokowi lantaran ia menerima banyak usulan terkait penanganan Covid-19 yang melonjak drastis beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

 

Salah satu masukan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah lebih memilih penerapan PPKM skala mikro untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 kali ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebutkan, PPKM skala mikro esensinya sama dengan lockdown, terdapat sejumlah perbedaan aturan teknis dalam praktiknya.

Hal itu bisa dilihat dari Singapura yang menerapkan circuit breaker, yakni kebijakan lockdown untuk pengendalian Covid-19. Berikut sejumlah perbedaan antara PPKM di Indonesia dan circuit breaker atau lockdown di Singapura.

Aktivitas di restoran

Dalam aturan lockdown parsial di Singapura, pusat-pusat makanan seperti restoran, food court, kedai kopi, dan hawker, diizinkan tetap beroperasi hanya untuk take-away atau membawa pulang makanan. 

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Warga dilarang mengonsumsi makanannya di pusat makanan. Namun, warga masih tetap dapat menyantap hidangannya di tempat-tempat umum, seperti taman sepanjang menjaga jarak dan tidak berbicara dengan warga lain.

Sedangkan di Indonesia makan dan minum di tempat atau dine in masih diizinkan dengan ketentuan paling banyak 25 persen dari kapasitas.

Aktivitas perkantoran

Dalam pelaksanaan lockdown di Singapura, seluruh aktivitas perkantoran dihentikan. Perusahaan diwajibkan memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Adapun PPKM mikro di Indonesia masih memperbolehkan adanya aktivitas di kantor dengan ketentuan zona merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X