Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2021, 12:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkap bahwa saat ini progres vaksinasi terhadap kelompok lanjut usia (lansia) baru 20 persen dari target 21, 5 juta orang.

Hal itu menjadi kendala dalam mencapai target mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Nadia mengaku, lansia memiliki beragam alasan mengapa enggan mendaftar vaksinasi. Salah satu alasan yang diungkapnya adalah lansia mengalami ketakutan akan vaksinasi.

"Memang banyak sekali beberapa alasan mengapa lansia belum mau mendapatkan vaksin. Pertama, mereka takut. Kedua, karena mereka merasa punya komorbid, kalau kemudian divaksin, ditambah berita-berita tentang efek samping dari vaksin, mereka makin takut," kata Nadia dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia "Menyiasati Lonjakan Covid-19" Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Selain itu, menurut Nadia, banyak lansia yang menginginkan agar anak-anak mereka yang terlebih dahulu divaksinasi.

Ia mengatakan, para lansia beranggapan bahwa anak-anak mereka belum menjadi prioritas atau sasaran pada program vaksinasi.

"Kemudian adalah memang distribusi vaksin kita kan memang tidak bisa untuk satu kali memenuhi sasaran yang ada," ujarnya.

Sehingga, ia mengakui bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) baik kabupaten maupun kota yang belum memberikan layanan vaksinasi kepada lansia.

Hal ini karena beberapa pemda masih fokus merampungkan vaksinasi untuk satu kelompok masyarakat pemberi pelayanan publik.

"Karena memang kan distribusi vaksin itu bertahap. Jadi dengan distribusi vaksin bertahap itu mereka (pemda) menyelesaikan dulu nih untuk pemberi pelayanan publik, sehingga lansia itu belum terlayani seluruhnya," jelas Nadia.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kendati demikian, Nadia memastikan bahwa hingga kini stok vaksin masih banyak dan cukup memadai.

Ia menyebut, stok vaksin yang dimiliki pemerintah hingga kini hampir sebanyak 47 juta dosis. Vaksin itu juga siap untuk didistribusikan.

"Perlahan-lahan kita sudah distribusikan per minggu 3-5 juta dosis. Harapannya bisa segera dilakukan vaksinasi. Artinya kan jika 3-5 juta per minggu, kita mau menuju ke angka 1 juta dosis per hari ya untuk bisa divaksinasi seluruh Indonesia," tuturnya.

Meski begitu, diakui Nadia, hal tersebut masih berupa tantangan bagi Indonesia mengingat sampai hari ini pemerintah baru menjangkau angka 600.000 dosis per hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com