Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Kompas.com - 19/06/2021, 11:47 WIB
Tenaga kesehatan merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien Covid-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah Covid-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan Covid-19 dari Kemenkes. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMITenaga kesehatan merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). RSU tersebut menambah ruang isolasi untuk pasien Covid-19 menjadi 22 kamar serta menambah jumlah tenaga medis sekaligus memperpanjang jam shift kerja, untuk mengantisipasi lonjakan karena Ciamis masuk dalam zona merah Covid-19 dan Jabar masuk kategori sinyal bahaya penularan Covid-19 dari Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi saat ini serupa dengan apa yang pernah dialami India.

Ada beberapa hal yang menjadi indikasi tersebut, mulai dari longgarnya pengetatan, kurangnya kapasitas testing, program vaksinasi yang belum menyeluruh, dan munculnya mutasi virus corona.

Pertama, terkait longgarnya pengetatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Di India, hal tersebut terlihat dari mulai digelarnya acara keagamaan, bioskop, dan acara perkawinan.

"India itu biasanya melakukan pernikahan pada bulan Desember-Januari, pada awal musim dingin. Kita lihat kalau suka nonton film Bolywood bagaimana ramainya pernikahan India, itu kerumunan orang," kata Tjandra dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia "Menyiasati Lonjakan Covid-19" Sabtu (19/6/2021).

Melihat contoh tersebut, Tjandra mengatakan seharusnya Indonesia juga menghindari kerumunan.

Baca juga: Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Namun, untuk menghindari kerumunan harus ada penegasan berupa kebijakan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) untuk pembatasan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya sekarang juga begitu. Harusnya sih memang ada pembatasan sosial saat ini. Tidak bisa seperti yang sudah berjalan," ujarnya.

Tjandra melanjutkan, India juga terlihat kurang dalam menjangkau testing di masyarakat, bahkan mengalami penurunan.

Menurut dia, sebelumnya India berhasil melakukan testing hampir sebanyak 1,5 juta dan kemudian turun menjadi 700.000 testing.

"Nah, ini menunjukkan kalau testing turun maka orang yang positif ditemukan menjadi lebih sedikit dan penularan-penularan menjadi besar di masyarakat," terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X