Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2021, 11:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi saat ini serupa dengan apa yang pernah dialami India.

Ada beberapa hal yang menjadi indikasi tersebut, mulai dari longgarnya pengetatan, kurangnya kapasitas testing, program vaksinasi yang belum menyeluruh, dan munculnya mutasi virus corona.

Pertama, terkait longgarnya pengetatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Di India, hal tersebut terlihat dari mulai digelarnya acara keagamaan, bioskop, dan acara perkawinan.

"India itu biasanya melakukan pernikahan pada bulan Desember-Januari, pada awal musim dingin. Kita lihat kalau suka nonton film Bolywood bagaimana ramainya pernikahan India, itu kerumunan orang," kata Tjandra dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia "Menyiasati Lonjakan Covid-19" Sabtu (19/6/2021).

Melihat contoh tersebut, Tjandra mengatakan seharusnya Indonesia juga menghindari kerumunan.

Baca juga: Pemerintah Didorong Berani Ambil Kebijakan Pengetatan Sikapi Lonjakan Kasus Covid-19

Namun, untuk menghindari kerumunan harus ada penegasan berupa kebijakan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) untuk pembatasan sosial.

"Makanya sekarang juga begitu. Harusnya sih memang ada pembatasan sosial saat ini. Tidak bisa seperti yang sudah berjalan," ujarnya.

Tjandra melanjutkan, India juga terlihat kurang dalam menjangkau testing di masyarakat, bahkan mengalami penurunan.

Menurut dia, sebelumnya India berhasil melakukan testing hampir sebanyak 1,5 juta dan kemudian turun menjadi 700.000 testing.

"Nah, ini menunjukkan kalau testing turun maka orang yang positif ditemukan menjadi lebih sedikit dan penularan-penularan menjadi besar di masyarakat," terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing, meski secara angka nasional angkanya dinilai membaik.

Sebab, menurutnya penilaian tersebut hanya dari angka testing skala nasional. Padahal, ia berpandangan bahwa penilaian setiap provinsi dalam jumlah testing tentu berbeda.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

"Mungkin ada provinsi yang bagus, ada provinsi yang tidak bagus. Jadi harusnya, datanya, test dan tracing pada semua kabupaten/kota itu maksimal sesuai dengan standar yang ada," tuturnya.

Kemudian, ia juga menyoroti persamaan vaksinasi di India dan Indonesia yang cenderung belum maksimal.

Tjandra mencontohkan, India sempat baru mencapai vaksinasi kepada ratusan ribu masyarakatnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com