Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kompas.com - 19/06/2021, 08:03 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi kali ini menyasar petugas stasiun, pekerja di stasiun, penumpang KRL serta penumpang kereta api. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi kali ini menyasar petugas stasiun, pekerja di stasiun, penumpang KRL serta penumpang kereta api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan masyarakat sipil, relawan LaporCovid-19 hingga akademisi menulis surat untuk Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut berisi desakan agar Presiden mengambil sejumlah tindakan strategis untuk mengatasi situasi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas.

Dikutip dari lembaran surat yang telah dikonfirmasi oleh inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana, Jumat (18/6/2021), kondisi pandemi telah berlangsung selama lebih dari setahun.

"Setahun lebih masa pandemi, banyak yang telah terjadi. Kami akui bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan beberapa perbaikan, khususnya dalam upaya pembatasan sosial pada skala mikro, peningkatan jumlah pengetesan berbasis PCR dan antigen, dan program vaksinasi," demikian isi surat tersebut.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Masyarakat sipil juga mengapresiasi apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah.

Walaupun demikian, masyarakat sipil menilai pemerintah saat ini masih cenderung lamban dalam bergerak untuk mengantisipasi laju penularan yang semakin cepat akibat keberadaan berbagai varian baru virus corona yang berasal dari negara lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satunya adalah varian delta yang pertama kali ditemukan di India dan saat ini dengan cepat menulari ratusan, bahkan ribuan orang di berbagai wilayah Indonesia, terlebih di Jawa dan Madura.

Karena itu, masyarakat sipil meminta Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Pengendalian pandemi ini membutuhkan respon kolektif yang sangat tergantung pada keputusan politik dari kepemimpinan nasional. Sebagai pemegang otoritas politik tertinggi di Republik ini, Bapak memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari risiko penularan virus corona," demikian dikutip dari surat tersebut.

"Kami meminta Bapak untuk menggunakan kekuasaan Bapak secara arif dalam mengambil tindakan yang cepat, pasti, efektif, konsisten, dan terkoordinasi dengan baik dengan seluruh jajaran pemerintahan dari atas sampai kebawah agar Indonesia tidak terjebak ke dalam gelombang kedua yang ekstrem seperti yang kita lihat di negara lain."

Baca juga: Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN


Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X