Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 14:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk madrasah dan sekolah keagamaan ditunda menyusul peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Menurut dia, hal tersebut juga sejalan dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 13 Tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

"Maka sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan PTM untuk madrasah dan sekolah keagamaan di bawah Kemenag, yang semula juga akan dibuka mulai bulan Juli," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kemendikbud-Ristek: PTM Terbatas Disesuaikan dengan PPKM Mikro, Zona Merah Stop

Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) juga sudah menyampaikan kemungkinan PTM terbatas di daerah tertentu diundur mengingat situasi lonjakan Covid-19.

Menguatkan usulannya, Hidayat mengungkapkan bahwa hingga kini persiapan komprehensif pelaksanaan PTM madrasah seperti validasi data soal vaksinasi guru dan tenaga pendidikan juga belum dilaporkan oleh Kemenag guna dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR.

"Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur," ucapnya.

Baca juga: Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Hidayat mengatakan, kegiatan PTM ini ditunda agar tercipta persiapan yang lebih baik lagi, sehingga madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Penundaan itu, kata dia, perlu dilakukan sampai Covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan terselenggaranya PTM terbatas.

Wakil Ketua MPR ini juga menyoroti adanya penyebaran varian Delta Covid-19 yang disebut epidemiolog sebagai varian super karena lebih cepat menular.

"Munculnya varian baru tersebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan DKI Jakarta," kata dia.

Hidayat mengingatkan, selain tak meningkatnya kasus Covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah vaksinasi seluruh tenaga pendidik.

Baca juga: Klaster Keluarga Meningkat, Satgas Covid-19 Imbau Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Sangat Hati-hati

Ia juga mengkritisi persiapan protokol kesehatan di 60 persen madrasah, di mana sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat cuci tangan.

"Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam dan petugas kebersihan. Hal ini tentu berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19 di kalangan pendidik, juga peserta didik dan orang tua yang berinteraksi dengan mereka," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, proses pendidikan tetap harus berjalan dengan cara mengalihkan kepada pembelajaran daring.

Dalam hal ini, Hidayat meminta Kemenag memfasilitasi internet dan pulsa bagi siswa Madrasah dan sekolah keagamaan.

"Keseluruhan usaha maksimal dan bertanggung jawab ini penting dilakukan justru agar tak terjadi 'loss generation' sebagaimana yang dikhawatirkan, dan siswa Madrasah tetap bisa belajar secara berkualitas, aman dan sehat, sekalipun Covid-19 masih menyebar dan membahayakan," kata politisi PKS ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.