Salin Artikel

Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

Menurut dia, hal tersebut juga sejalan dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 13 Tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

"Maka sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan PTM untuk madrasah dan sekolah keagamaan di bawah Kemenag, yang semula juga akan dibuka mulai bulan Juli," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) juga sudah menyampaikan kemungkinan PTM terbatas di daerah tertentu diundur mengingat situasi lonjakan Covid-19.

Menguatkan usulannya, Hidayat mengungkapkan bahwa hingga kini persiapan komprehensif pelaksanaan PTM madrasah seperti validasi data soal vaksinasi guru dan tenaga pendidikan juga belum dilaporkan oleh Kemenag guna dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR.

"Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur," ucapnya.

Hidayat mengatakan, kegiatan PTM ini ditunda agar tercipta persiapan yang lebih baik lagi, sehingga madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Penundaan itu, kata dia, perlu dilakukan sampai Covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan terselenggaranya PTM terbatas.

Wakil Ketua MPR ini juga menyoroti adanya penyebaran varian Delta Covid-19 yang disebut epidemiolog sebagai varian super karena lebih cepat menular.

"Munculnya varian baru tersebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan DKI Jakarta," kata dia.

Hidayat mengingatkan, selain tak meningkatnya kasus Covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah vaksinasi seluruh tenaga pendidik.

Ia juga mengkritisi persiapan protokol kesehatan di 60 persen madrasah, di mana sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat cuci tangan.

"Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam dan petugas kebersihan. Hal ini tentu berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19 di kalangan pendidik, juga peserta didik dan orang tua yang berinteraksi dengan mereka," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, proses pendidikan tetap harus berjalan dengan cara mengalihkan kepada pembelajaran daring.

Dalam hal ini, Hidayat meminta Kemenag memfasilitasi internet dan pulsa bagi siswa Madrasah dan sekolah keagamaan.

"Keseluruhan usaha maksimal dan bertanggung jawab ini penting dilakukan justru agar tak terjadi 'loss generation' sebagaimana yang dikhawatirkan, dan siswa Madrasah tetap bisa belajar secara berkualitas, aman dan sehat, sekalipun Covid-19 masih menyebar dan membahayakan," kata politisi PKS ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/18/14145211/anggota-dpr-minta-ptm-terbatas-di-madrasah-dan-sekolah-keagamaan-ditunda

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.