Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Kompas.com - 18/06/2021, 12:26 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan agar seluruh komponen cadangan dan pendukung dari berbagai aspek dapat dipersiapkan sejak dini untuk membantu kekuatan TNI.

Baik itu aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, dan sarana prasaran nasional.

"Komponen cadangan dan pendukung itu semua perlu dipersiapkan sejak dini," ujar Ma'ruf acara Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ke-21 (Sishankamrata) yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan, Jumat (18/6/2021).

Tujuan penyiapan komponen-komponen tersebut sejak dini, kata dia, untuk memudahkan apabila suatu saat diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan TNI sebagai komponen utama.

Sebab berkaitan dengan itu, kata dia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Menurut Ma'ruf, regulasi tersebut akan memberikan dukungan terhadap pemenuhan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

"Terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara," kata dia.

Ma'ruf pun berharap berbagai komponen yang dimaksud dapat menjadi bagian dari mekanisme dan garda terdepan masyarakat.

Khusunya dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.

Ma'ruf menilai, konferensi nasional sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta abad ke-21 sangat penting dan relevan dalam kerangka penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan yang baru dan adaptif.

Terlebih untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan negara.

Ia pun mengapresiasi seluruh tim perumus yang telah menghasilkan dokumen Sishankamrata Abad ke-21.

"Apa yang telah dihasilkan diharapkan menjadi langkah strategis untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada tentang pertahanan dan keamanan negara," kata dia.

Sebab dokumen hasil konferensi tersebut bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional, kata dia, maka Wapres pun meminta agar dokumen yang dimaksud tidak hanya menjadi dokumen di atas meja tetapi benar-benar diimplementasikan nyata.

Baca juga: Kemenhan Catat Hampir 10.000 Orang Telah Daftar Komponen Cadangan



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X