Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaster Keluarga Meningkat, Satgas Covid-19 Imbau Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Sangat Hati-hati

Kompas.com - 16/06/2021, 17:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan secara hati-hati.

Sebab, Sonny mengatakan, saat ini sedang terjadi peningkatan klaster keluarga terkait Covid-19.

“Nah makanya kemarin arahan Presiden bahwa harus dihitung dengan cermat dan harus sangat hati-hati untuk pembukaan pembelajaran tatap muka,” kata Sonny dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (16/6/2021).

“Terutama karena memang meningkatnya kluster keluarga,” ujar dia.

Baca juga: PJJ Rasa Tatap Muka, Ini 3 Strategi yang Perlu Dilakukan Sekolah

Sonnya mengatakan, saat ini mobilitas masyarakat tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pekerjaan.

Namun, sudah mulai banyak mobilitas keluarga untuk kepentingan wisata.

“Sekarang sudah mulai banyak terjadi mobilitas bukan hanya secara individual untuk kepentingan bekerja, tapi mulai terjadi peningkatan mobilitas untuk kepentingan wisata bersama keluarga," ujarnya.

Ia juga menilai, banyak orang justru menjadi lengah menerapkan protokol kesehatan saat sedang bersama keluarga. Sebab, mereka berasumsi anggota keluarganya bebas dari Covid-19.

Padahal, kegiatan kumpul keluarga justru memiliki potensi tinggi untuk menularkan Covid-19.

“Ketika berkumpul dengan anggota keluarga yang tidak satu rumah, nih potensi penularannya menjadi sangat tinggi, apalagi biasanya kan mencopot masker ya kan, tidak menjaga jarak bahkan bersentuhan secara fisik. Ini menjadi PR,” kata dia.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai harus dilakukan ekstra hati-hati.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB di Kompleks Istan Kepresidenan, Senin (7/6/2021).

Menurut Budi, Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan paparan tentang adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran, terutama lonjakan kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi.

Baca juga: Jelang PTM Terbatas, Ini Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Pertama, Jokowi meminta pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan maksimal 25 persen dari total siswa.

Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam pembelajaran tatap muka.

Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua.

Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com