Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Kompas.com - 17/06/2021, 13:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pajak yang diraup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk melindungi setiap warga ibu kota dari penyebaran Covid-19.

"Sumber daya yang dimiliki lewat pajak warga Jakarta digunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk melindungi setiap jiwa raga yang ada di kota ini," ujar Anies dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dam Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19" yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Anies mengatakan, setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020, ada 32 rumah sakit umum daerah (RSUD) DKI di Jakarta yang digunakan untuk penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19

Anies merinci, dari 32 RSUD tersebut, 13 RSUD beroperasi untuk menangani pasien Covid-19 100 persen.

Sementara itu, 19 RSUD lainnya hanya menangani pasien Covid-19 sebanyak 60 persen.

Ada juga 106 rumah sakit lainnya yang telah beroperasi khusus untuk menangani Covid-19.

Selain itu, Anies mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot kemampuan testing dan tracing.

Menurut dia, upaya tersebut telah menampakan hasil dengan rendahnya case fatality rate untuk wilayah ibu kota.

"Sampai sekarang case fatality rate di Jakarta itu di bawah 1,5 persen," kata Anies.

Baca juga: Wisma Atlet Semakin Penuh, DKI Buka Kembali Isolasi Terkendali di Ragunan dan TMII

Ia menilai, rendahnya case fatality rate di Jakarta tak lepas dari faktor deteksi cepat yang dilakukan petugas dalam menghadapi Covid-19.

Alhasil, deteksi cepat tersebut dapat mengindarkan angka kematian yang lebih tinggi.

"Kenapa rendah? karena deteksinya cepat, tertanganinya awal, sehingga bisa terhindarkan tingkat kematian yang tinggi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com