Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Kompas.com - 12/06/2021, 21:57 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPenyidik KPK Novel Baswedan tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya.
|
Editor Bayu Galih

Jakarta, KOMPAS.com - Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyatakan bahwa ia dan 74 pegawai yang tidak lolos lainnya sudah pernah meminta hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pejabat pengelola informasi di KPK.

Namun, hasil tersebut tidak pernah diberikan dengan alasan rahasia.

Hal itu diungkap Novel dalam tayangan YouTube Haris Azhar. Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip perbincangannya dengan Novel pada hari Sabtu (12/6/2021).

"Kita lihat hasil tesnya sampai sekarang enggak diberikan. Kami pribadi bersurat ke pejabat pengelola informasi di KPK untuk memberikan hasil tes. Tapi, sampai sekarang enggak ada. Udah begitu, alasannya itu rahasia," ujar Novel.

Baca juga: Betulkah Ada Operasi Senyap di Balik TWK KPK?

Novel menilai ada kejanggalan mengapa KPK tidak menunjukkan hasil TWK kepada para pegawai. Ia curiga, TWK ini hanya sebagai alat untuk menghabisi para pekerja yang benar dalam upaya memberantas korupsi. 

"Ini disembunyikan hasilnya. Bagaimana kita tidak melihat ini sebagai permasalahan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil TWK, kata Novel, sudah seharusnya diperlihatkan kepada pegawai KPK yang mengikuti tes sebagai feedback, bukan malah dirahasikan. Ia pun menganalogikan hasil TWK ibarat rekam medis di rumah sakit. 

Baca juga: Menindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK, KPK Anggap Penting

"Sekarang kita berikan analogi, kalau kita ke dokter kita sakit diperiksa, ada medical record. Kalau orang lain minta itu rahasia. Tapi kalau dirinya sendirinya yang minta ya harus diberikan," kata Novel.

Novel mengklaim orang-orang yang tidak lulus dalam TWK adalah mereka yang diyakini bekerja dengan benar dalam memberantas korupsi mulai dari penindakan hingga pencegahan.

"Ketika kita lihat lagi siapa saja yang tidak lulus, ternyata adalah orang-orang yang pekerja benar. Ada klaster wadah pegawai, klaster menangani kasus besar maupun orang-orang yang berkontribusi besar di pencegahan," kata dia.

Baca juga: Novel Mengaku Sempat Bertanya kepada Firli Bahuri tentang Urgensi TWK



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Nasional
Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Nasional
Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Nasional
Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Nasional
Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X