Kompas.com - 12/06/2021, 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menilai, tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK merupakan skenario pelemahan KPK. Menurut dia, tes yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu tidak hanya sebatas urusan kepegawaian.

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga skenario pelemahan KPK dengan TWK, yaitu skenario jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

"Kalau jangka pendeknya, ini bukan suatu tes biasa kayak orang masuk ASN, tapi ini adalah proses penyingkiran, jadi orang ditakut-takuti," ucap Giri dalam diskusi publik bertajuk 'The End Of KPK - Skenario Akhir Perjalanan KPK', Jumat (12/6/2021).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Klaim Penyusunan Peraturan soal TWK Transparan

Seperti diketahui, sebanyak 1.271 pegawai KPK dinyatakan lolos dalam tes wawasan kebangsaan dan resmi dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

Sementara itu, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Giri termasuk pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan itu. Padahal, Giri kerap menjadi pembicara atas nama KPK untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan di sekolah, kampus, hingga lembaga negara.

Tes wawasan kebangsaan yang menjadi bagian dari alih status pegawai KPK itu, menurut Giri, dalam istilah penegakan hukum adalah "kita takut-takuti kera dengan darah ayam".

Contoh dari istilah tersebut, kata dia, yaitu misalnya ada 2.000 orang yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun ada dua orang ditangkap, dijadikan tersangka, hingga disidang.

Penangkapan dua orang tersebut diberitakan oleh media sehingga semua orang tahu dan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan orang lain yang ikut unjuk rasa tersebut.

"Itulah yang disebut 'menakuti kera dengan darah ayam', sama seperti kalau kamu berani macam-macam bisa seperti 75, berani vokal, independen menangani kasus-kasus besar ya kamu akan jadi kayak 75 ini," ujar Giri.

"Otomatis berapa ribu pegawai ini akan jadi pegawai yang jadi penakut," kata dia.

Giri berpendapat, pegawai KPK yang menjadi ASN juga dapat dimutasi setiap saat.

Dengan adanya pemindahan tersebut, penanganan kasus yang sedang diusut berpotensi jadi terbengkalai.

"ASN itu mudah sekali dipindahkan, dan ketika kemarin bergabung, ada surat pernyataan bersedia ditempatkan dan dipindahkan kemana pun," ucap dia.

Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Tidak Bersembunyi dari Permasalahan TWK

Utuk jangka menengah dalam skenario pelemahan KPK itu yakni terkait dengan agenda politik nasional ke depan. Menurut dia, untuk memenangkan konstelasi politik pasti tidak lepas dari kebutuhan logistik.

"Jangka menengahnya adalah pemilu 2024. Tahapannya sudah mulai tahun depan Juli 2022," kata Giri.

"Jadi ketika Juli 2022 sudah mulai pemilu, kan isu pemilu itu butuh logistik, logistik itu duit, dan kebanyakan dari korupsi," kata dia.

Giri  berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam memenangkan pemilu setidaknya dapat diperoleh dari sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat, baik perusahaan maupun dari individu.

Akan tetapi, situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi sedang sulit. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut.

"Untuk bertahan aja susah, maka yang diandalkan (untuk logistik) dari mana? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)? Kalau yang diandalkan APBN, yang menjaga APBN siapa? KPK, BPK dan lain-lain kan?" ujar Giri.

"Maka yang kita takutkan, kita duga keras pelemahan KPK ini untuk konteks jangka menengahnya ini isu politik," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Giri, pelemahan untuk jangka panjang harus dianalisa lebih jauh. Sebab, isu-isu kebangsaan yang dilekatkan pada pegawai KPK belakangan, kerap kali terkait dengan ideologi.

"Jangka panjangnya ini kita mesti melihat juga, apakah ini ada unsur ideologi nanti ke depan? Tapi kita butuh analisa untuk menyatakan ini," kata Giri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Nasional
Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Nasional
Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Nasional
Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Nasional
Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai 'Video Call'

Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai "Video Call"

Nasional
Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Nasional
Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Nasional
Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.