Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/06/2021, 20:04 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas menilai birokrasi saat ini merupakan produk demokrasi transaksional.

Hal itu ia katakan dalam diskusi daring bertajuk "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021", Sabtu (12/6/2021).

"Birokrasi negara, birokrasi kita itu bagaima pun juga adalah produk demokrasi Pilkada transaksional yang memproduk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate teokrasi kleptokrasi. Hasilnya state capture corruption," kata Busyro.

Busyro mengatakan, sudah banyak bukti yang menunjukkan state capture corruption terjadi di Indonesia.

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Ia pun menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Buktinya semakin banyak. Salah satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KKP. Itu state capture corruption pelakunya adalag kader utama parpol politik dominan, yaitu PDIP dan Gerindra," ujarnya.

Selain itu, eks Pimpinan KPK ini juga menilai sistem politik Indonesia kini juga didominasi oleh oligarki taipan yang terasa dalam proses politik, sosial hingga ekonomi.

Baca juga: Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Busyro juga berpandangan dominasi taipan dilakukan secara halus atau bisa juga secara terbuka atau secara langsung.

"Nah kedua, dominiasi oligarki taipan dan politik dalam keseluruhan proses-proses politik sosial ekonomi dan budaya. Budaya yabg panjang ini tapi saya singkat saja bahwa dalam keseluruhan proses-proses politk dan lain-lain itu," ungkapnya.

"Itu rata-rata atau kebanyakan sealu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com