Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Kompas.com - 12/06/2021, 20:04 WIB
Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019) KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAKetua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas saat menemui wartawan usai jumpa pers Jogja Selamatkan KPK, Jumat (30/08/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas menilai birokrasi saat ini merupakan produk demokrasi transaksional.

Hal itu ia katakan dalam diskusi daring bertajuk "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021", Sabtu (12/6/2021).

"Birokrasi negara, birokrasi kita itu bagaima pun juga adalah produk demokrasi Pilkada transaksional yang memproduk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate teokrasi kleptokrasi. Hasilnya state capture corruption," kata Busyro.

Busyro mengatakan, sudah banyak bukti yang menunjukkan state capture corruption terjadi di Indonesia.

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Ia pun menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Buktinya semakin banyak. Salah satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KKP. Itu state capture corruption pelakunya adalag kader utama parpol politik dominan, yaitu PDIP dan Gerindra," ujarnya.

Selain itu, eks Pimpinan KPK ini juga menilai sistem politik Indonesia kini juga didominasi oleh oligarki taipan yang terasa dalam proses politik, sosial hingga ekonomi.

Baca juga: Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Busyro juga berpandangan dominasi taipan dilakukan secara halus atau bisa juga secara terbuka atau secara langsung.

"Nah kedua, dominiasi oligarki taipan dan politik dalam keseluruhan proses-proses politik sosial ekonomi dan budaya. Budaya yabg panjang ini tapi saya singkat saja bahwa dalam keseluruhan proses-proses politk dan lain-lain itu," ungkapnya.

"Itu rata-rata atau kebanyakan sealu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X