Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas menilai birokrasi saat ini merupakan produk demokrasi transaksional.

Hal itu ia katakan dalam diskusi daring bertajuk "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021", Sabtu (12/6/2021).

"Birokrasi negara, birokrasi kita itu bagaima pun juga adalah produk demokrasi Pilkada transaksional yang memproduk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate teokrasi kleptokrasi. Hasilnya state capture corruption," kata Busyro.

Busyro mengatakan, sudah banyak bukti yang menunjukkan state capture corruption terjadi di Indonesia.

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Ia pun menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Buktinya semakin banyak. Salah satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KKP. Itu state capture corruption pelakunya adalag kader utama parpol politik dominan, yaitu PDIP dan Gerindra," ujarnya.

Selain itu, eks Pimpinan KPK ini juga menilai sistem politik Indonesia kini juga didominasi oleh oligarki taipan yang terasa dalam proses politik, sosial hingga ekonomi.

Baca juga: Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Busyro juga berpandangan dominasi taipan dilakukan secara halus atau bisa juga secara terbuka atau secara langsung.

"Nah kedua, dominiasi oligarki taipan dan politik dalam keseluruhan proses-proses politik sosial ekonomi dan budaya. Budaya yabg panjang ini tapi saya singkat saja bahwa dalam keseluruhan proses-proses politk dan lain-lain itu," ungkapnya.

"Itu rata-rata atau kebanyakan sealu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak," ucap dia.