Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Kompas.com - 12/06/2021, 20:04 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas menilai birokrasi saat ini merupakan produk demokrasi transaksional.

Hal itu ia katakan dalam diskusi daring bertajuk "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021", Sabtu (12/6/2021).

"Birokrasi negara, birokrasi kita itu bagaima pun juga adalah produk demokrasi Pilkada transaksional yang memproduk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate teokrasi kleptokrasi. Hasilnya state capture corruption," kata Busyro.

Busyro mengatakan, sudah banyak bukti yang menunjukkan state capture corruption terjadi di Indonesia.

Baca juga: DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Ia pun menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Buktinya semakin banyak. Salah satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KKP. Itu state capture corruption pelakunya adalag kader utama parpol politik dominan, yaitu PDIP dan Gerindra," ujarnya.

Selain itu, eks Pimpinan KPK ini juga menilai sistem politik Indonesia kini juga didominasi oleh oligarki taipan yang terasa dalam proses politik, sosial hingga ekonomi.

Baca juga: Milad ke-108, Muhammadiyah Singgung Korupsi hingga Menguatnya Oligarki

Busyro juga berpandangan dominasi taipan dilakukan secara halus atau bisa juga secara terbuka atau secara langsung.

"Nah kedua, dominiasi oligarki taipan dan politik dalam keseluruhan proses-proses politik sosial ekonomi dan budaya. Budaya yabg panjang ini tapi saya singkat saja bahwa dalam keseluruhan proses-proses politk dan lain-lain itu," ungkapnya.

"Itu rata-rata atau kebanyakan sealu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, MK Masih Laksanakan RPH Hari Ini

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Besok, MK Masih Laksanakan RPH Hari Ini

Nasional
Hasto Nilai Spirit Kartini Ilhami Megawati Membuat Amicus Curiae

Hasto Nilai Spirit Kartini Ilhami Megawati Membuat Amicus Curiae

Nasional
Batu Ujian Penguasa

Batu Ujian Penguasa

Nasional
Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Nasional
Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Nasional
Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Nasional
Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com