"Jangka menengahnya adalah pemilu 2024. Tahapannya sudah mulai tahun depan Juli 2022," kata Giri.
"Jadi ketika Juli 2022 sudah mulai pemilu, kan isu pemilu itu butuh logistik, logistik itu duit, dan kebanyakan dari korupsi," kata dia.
Giri berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam memenangkan pemilu setidaknya dapat diperoleh dari sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat, baik perusahaan maupun dari individu.
Akan tetapi, situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi sedang sulit. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut.
"Untuk bertahan aja susah, maka yang diandalkan (untuk logistik) dari mana? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)? Kalau yang diandalkan APBN, yang menjaga APBN siapa? KPK, BPK dan lain-lain kan?" ujar Giri.
"Maka yang kita takutkan, kita duga keras pelemahan KPK ini untuk konteks jangka menengahnya ini isu politik," ucap dia.
Lebih lanjut, menurut Giri, pelemahan untuk jangka panjang harus dianalisa lebih jauh. Sebab, isu-isu kebangsaan yang dilekatkan pada pegawai KPK belakangan, kerap kali terkait dengan ideologi.
"Jangka panjangnya ini kita mesti melihat juga, apakah ini ada unsur ideologi nanti ke depan? Tapi kita butuh analisa untuk menyatakan ini," kata Giri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.