Kompas.com - 12/06/2021, 18:49 WIB
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILDirektur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat wawancara dengan Kompas.com di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) di Gedung KPK C1, Kamis (3/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menilai, tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK merupakan skenario pelemahan KPK. Menurut dia, tes yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu tidak hanya sebatas urusan kepegawaian.

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga skenario pelemahan KPK dengan TWK, yaitu skenario jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

"Kalau jangka pendeknya, ini bukan suatu tes biasa kayak orang masuk ASN, tapi ini adalah proses penyingkiran, jadi orang ditakut-takuti," ucap Giri dalam diskusi publik bertajuk 'The End Of KPK - Skenario Akhir Perjalanan KPK', Jumat (12/6/2021).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Klaim Penyusunan Peraturan soal TWK Transparan

Seperti diketahui, sebanyak 1.271 pegawai KPK dinyatakan lolos dalam tes wawasan kebangsaan dan resmi dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

Sementara itu, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Giri termasuk pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan itu. Padahal, Giri kerap menjadi pembicara atas nama KPK untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan di sekolah, kampus, hingga lembaga negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tes wawasan kebangsaan yang menjadi bagian dari alih status pegawai KPK itu, menurut Giri, dalam istilah penegakan hukum adalah "kita takut-takuti kera dengan darah ayam".

Contoh dari istilah tersebut, kata dia, yaitu misalnya ada 2.000 orang yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun ada dua orang ditangkap, dijadikan tersangka, hingga disidang.

Penangkapan dua orang tersebut diberitakan oleh media sehingga semua orang tahu dan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan orang lain yang ikut unjuk rasa tersebut.

"Itulah yang disebut 'menakuti kera dengan darah ayam', sama seperti kalau kamu berani macam-macam bisa seperti 75, berani vokal, independen menangani kasus-kasus besar ya kamu akan jadi kayak 75 ini," ujar Giri.

"Otomatis berapa ribu pegawai ini akan jadi pegawai yang jadi penakut," kata dia.

Giri berpendapat, pegawai KPK yang menjadi ASN juga dapat dimutasi setiap saat.

Dengan adanya pemindahan tersebut, penanganan kasus yang sedang diusut berpotensi jadi terbengkalai.

"ASN itu mudah sekali dipindahkan, dan ketika kemarin bergabung, ada surat pernyataan bersedia ditempatkan dan dipindahkan kemana pun," ucap dia.

Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Tidak Bersembunyi dari Permasalahan TWK

Utuk jangka menengah dalam skenario pelemahan KPK itu yakni terkait dengan agenda politik nasional ke depan. Menurut dia, untuk memenangkan konstelasi politik pasti tidak lepas dari kebutuhan logistik.

"Jangka menengahnya adalah pemilu 2024. Tahapannya sudah mulai tahun depan Juli 2022," kata Giri.

"Jadi ketika Juli 2022 sudah mulai pemilu, kan isu pemilu itu butuh logistik, logistik itu duit, dan kebanyakan dari korupsi," kata dia.

Giri  berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam memenangkan pemilu setidaknya dapat diperoleh dari sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat, baik perusahaan maupun dari individu.

Akan tetapi, situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi sedang sulit. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut.

"Untuk bertahan aja susah, maka yang diandalkan (untuk logistik) dari mana? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)? Kalau yang diandalkan APBN, yang menjaga APBN siapa? KPK, BPK dan lain-lain kan?" ujar Giri.

"Maka yang kita takutkan, kita duga keras pelemahan KPK ini untuk konteks jangka menengahnya ini isu politik," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Giri, pelemahan untuk jangka panjang harus dianalisa lebih jauh. Sebab, isu-isu kebangsaan yang dilekatkan pada pegawai KPK belakangan, kerap kali terkait dengan ideologi.

"Jangka panjangnya ini kita mesti melihat juga, apakah ini ada unsur ideologi nanti ke depan? Tapi kita butuh analisa untuk menyatakan ini," kata Giri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Nasional
Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.