Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menilai, tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK merupakan skenario pelemahan KPK. Menurut dia, tes yang merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu tidak hanya sebatas urusan kepegawaian.

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga skenario pelemahan KPK dengan TWK, yaitu skenario jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

"Kalau jangka pendeknya, ini bukan suatu tes biasa kayak orang masuk ASN, tapi ini adalah proses penyingkiran, jadi orang ditakut-takuti," ucap Giri dalam diskusi publik bertajuk 'The End Of KPK - Skenario Akhir Perjalanan KPK', Jumat (12/6/2021).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Klaim Penyusunan Peraturan soal TWK Transparan

Seperti diketahui, sebanyak 1.271 pegawai KPK dinyatakan lolos dalam tes wawasan kebangsaan dan resmi dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

Sementara itu, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Giri termasuk pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan itu. Padahal, Giri kerap menjadi pembicara atas nama KPK untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan di sekolah, kampus, hingga lembaga negara.

Tes wawasan kebangsaan yang menjadi bagian dari alih status pegawai KPK itu, menurut Giri, dalam istilah penegakan hukum adalah "kita takut-takuti kera dengan darah ayam".

Contoh dari istilah tersebut, kata dia, yaitu misalnya ada 2.000 orang yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun ada dua orang ditangkap, dijadikan tersangka, hingga disidang.

Penangkapan dua orang tersebut diberitakan oleh media sehingga semua orang tahu dan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan orang lain yang ikut unjuk rasa tersebut.

"Itulah yang disebut 'menakuti kera dengan darah ayam', sama seperti kalau kamu berani macam-macam bisa seperti 75, berani vokal, independen menangani kasus-kasus besar ya kamu akan jadi kayak 75 ini," ujar Giri.

"Otomatis berapa ribu pegawai ini akan jadi pegawai yang jadi penakut," kata dia.

Giri berpendapat, pegawai KPK yang menjadi ASN juga dapat dimutasi setiap saat.

Dengan adanya pemindahan tersebut, penanganan kasus yang sedang diusut berpotensi jadi terbengkalai.

"ASN itu mudah sekali dipindahkan, dan ketika kemarin bergabung, ada surat pernyataan bersedia ditempatkan dan dipindahkan kemana pun," ucap dia.

Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Tidak Bersembunyi dari Permasalahan TWK

Utuk jangka menengah dalam skenario pelemahan KPK itu yakni terkait dengan agenda politik nasional ke depan. Menurut dia, untuk memenangkan konstelasi politik pasti tidak lepas dari kebutuhan logistik.

"Jangka menengahnya adalah pemilu 2024. Tahapannya sudah mulai tahun depan Juli 2022," kata Giri.

"Jadi ketika Juli 2022 sudah mulai pemilu, kan isu pemilu itu butuh logistik, logistik itu duit, dan kebanyakan dari korupsi," kata dia.

Giri  berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam memenangkan pemilu setidaknya dapat diperoleh dari sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat, baik perusahaan maupun dari individu.

Akan tetapi, situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi sedang sulit. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut.

"Untuk bertahan aja susah, maka yang diandalkan (untuk logistik) dari mana? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)? Kalau yang diandalkan APBN, yang menjaga APBN siapa? KPK, BPK dan lain-lain kan?" ujar Giri.

"Maka yang kita takutkan, kita duga keras pelemahan KPK ini untuk konteks jangka menengahnya ini isu politik," ucap dia.

Lebih lanjut, menurut Giri, pelemahan untuk jangka panjang harus dianalisa lebih jauh. Sebab, isu-isu kebangsaan yang dilekatkan pada pegawai KPK belakangan, kerap kali terkait dengan ideologi.

"Jangka panjangnya ini kita mesti melihat juga, apakah ini ada unsur ideologi nanti ke depan? Tapi kita butuh analisa untuk menyatakan ini," kata Giri.