KILAS

Pengamat Pertahanan Sebut Kontroversi Raperpres Alutsista Sarat dengan Upaya Politisasi

Kompas.com - 08/06/2021, 11:16 WIB
Prajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI AL mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angkatan Laut guna menyambut tugas-tugas ke depan.

KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan Curie Maharani Savitri mengatakan, kontroversi seputar rancangan peraturan presiden (raperpres) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1,7 kuadriliun sarat dengan upaya politisasi.

Padahal, sebut dia, sifat rancangan perpres sendiri masih pada tahap rencana.

“Kami concern ya ada upaya politisasi. Politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan dan membuat isu tersebut menjadi kontroversi publik," ujar Curie dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung dengan tema "Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun" dari channel YouTube Republik Merdeka TV, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Bahas Anggaran Alutsista, Rapat Komisi I DPR dengan Prabowo Digelar Tertutup

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat alutsista lewat rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kemhan dan TNI pada 2020-2024.

Mendengar penjelasan Prabowo, para anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memberikan respons positif terkait rencana perpres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, rancangan perpres yang tengah disusun Kemenhan tersebut bocor ke publik dan menjadi kontroversi lantaran dibuka oleh beberapa pihak.

Kebocoran informasi itu menjadi perdebatan, meski Kemenhan menyatakan masih dalam proses menggodok regulasi tersebut.

Baca juga: Kemenhan Akui Prabowo Kenal Beberapa Orang PT TMI

Curie menjelaskan, perencanaan regulasi memang harus dilakukan Kemenhan atas instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Misalnya raperpres ini berbicara rencana strategis (renstra) jamak, maka terhitung 25 tahun ke depan merupakan instruksi presiden (inpres). Hal ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," imbuhnya.

Curie menyebut, perencanaan tersebut memang berbeda dari biasanya. Soal pendekatan, umumnya perencanaan pertahanan dimulai dari kapabilitas alat yang diinginkan, baru kemudian berbicara soal anggaran.

"Namun Kemenhan mencoba melakukan pendekatan baru. Dari yang tadinya capability based planning menjadi budget based planning, dan ini masih dalam proses," katanya.

Baca juga: Kemenhan Ungkap Lebih dari 50 Persen Alutsista Indonesia Tua dan Rusak

Melihat dinamika yang terjadi saat ini, Curie menilai, pembelian alutsista tidak tepat dilakukan sekarang karena akan menimbulkan kegaduhan.

Terlebih, rancangan tersebut belum final dan masih dikaji di internal pemerintah.

"Sepengetahuan saya, prosesnya sendiri intra di Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat. Jadi, kalau dibilang tertutup ya karena masin intra kementerian," jelasnya.

Selain masih intra kementerian, lanjut Curie, biasanya akan ada proses mengundang para ahli untuk membicarakan raperpres secara mendetail.

Baca juga: 5 Rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Terkait Polemik Raperpres TNI Atasi Terorisme

Sengaja dihembuskan oleh pihak tidak bertanggungjawab

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, polemik pengadaan alutsista sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu dengan kepentingan non-pertahanan dan mempolitisasi isu hingga menuai pro dan kontra.

Sebab, kesempatan Menhan Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 masih terbuka lebar.

"Kelihatannya, polemik itu dimunculkan dari lawan politik Prabowo. Ya, dilihat saja. Bisa jadi Prabowo sedang mendapatkan serangan dari partai-partai lain karena dianggap menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) ke depan," ucap Ujang saat dihubungi pada Sabtu (5/6/2021).

Ujang menerangkan, posisi Prabowo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Menhan membuatnya berpeluang maju dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Gerindra Tak Mau Asumsikan Kedekatan Prabowo-Mega dengan Berkoalisi pada Pilpres 2024

"Potensi dia maju tetap tinggi," jelasnya.

Ujang mengingatkan, isu anggaran jumbo alutsista ini bisa menjadi "amunisi" bagi lawan-lawan politiknya apabila Prabowo telah resmi maju pada Pilpres 2024.

Menhan Prabowo, kata dia, bakal dipakai sebagai materi kampanye hitam (black campaign).

"Ya, isu ini akan terus digoreng dan jadi 'mainan lawan politik'. Mestinya Prabowo paham itu," imbuh akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Nasional
Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Nasional
Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Nasional
Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.