Kompas.com - 07/06/2021, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mayjen TNI Rodon Pedrason menyebut lebih dari 50 persen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah dalam kondisi tua dan rusak.

Hal itu sehubungan dengan rencana pengadaan sekaligus modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI senilai Rp 1.700 triliun.

"Berdasar apa yang dilihat, lebih dari 50 persen sebetulnya Alpalhankam bukan hanya tua, tapi juga rusak. Padahal yang namanya Alpalhankam itu enggak boleh tua, apalagi rusak," ujar Rodon dalam diskusi virtual yang digelar Tempo, Senin (7/6/2021).

Rodon menjelaskan bahwa sebetulnya rencana pengadaan alutsista tersebut berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Soal Komitmen Memodernisasi Alutsista TNI, Direktur Lesperssi: Dua Jempol untuk Jokowi dan Prabowo

Berangkat dari perintah Jokowi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selanjutnya menghitung kebutuhan alutsista bagi TNI.

Tak hanya itu, Prabowo juga telah melihat fakta adanya kondisi alutsista yang sudah tua dan rusak.

Ia menegaskan bahwa modernisasi alutsista secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan nasional dan keselamatan bangsa.

"Yang namanya kekuatan Alpalhankam kita harus mampu jaga kepentingan nasional kita. Ini menyangkut soal keselamatan bangsa kita," terang dia.

Rodon juga menyatakan, rencana pengadaan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, Kemenhan telah menyiapkan skema belanja melalui rencana strategis (renstra) untuk 25 tahun ke depan.

"Itu dasarnya, mengapa membuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang dengan kajian tidak bebankan keuangan negara," kata Rodon.

Baca juga: Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.