Satgas BLBI Dilantik, Mahfud Pastikan Obligor dan Debitur Tak Bisa Sembunyi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melantik susunan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Seusai pelantikan tersebut, Mahfud langsung menebar ultimatum bahwa tidak ada obligor dan debitur yang terlibat kasus BLBI bisa bersembunyi.

"Tidak ada yang bisa sembunyi karena daftarnya ada, dan Anda (satgas) semua punya daftar para obligor dan debitur," ujar Mahfud, Jumat siang.

Satgas BLBI sendiri mempunyai tugas untuk mengejar piutang yang nilainya mencapai Rp 110,45 triliun.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Untuk bisa mendapat target ini, Mahfud juga mengingatkan obligor dan debitur yang akan ditagih supaya kooperatif. Artinya, mereka bisa melunasi tanpa melalui proses penagihan.

"Kalau tidak bisa kerja sama, biasa, malah lebih bagus kalau proaktif, datang sendiri," katanya.

Selain itu, Mahfud yang juga mengemban posisi sebagai Dewan Pengarah ini meminta agar obligor dan debitur menyadari bahwa pelunasan tersebut merupakan bagian dari pengabdian untuk negara.

"Mari kooperatif saja. Kami akan bekerja, ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara," tegas dia.

Baca juga: Buru Obligor BLBI, Kemenkeu: Kita Akan Kejar Asetnya di Mana Pun Berada

Adapun pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Berikut susunanannya:

Dewan Pengarah:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

4. Menteri Keuangan Sri Mulyani