Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kompas.com - 12/05/2021, 18:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tak hanya dengan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina.

Secara khusus, Anton meminta pemerintah mendorong terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Baca juga: Kecaman Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina yang Memanas

"Pemerintah Indonesia harus mendorong diselenggarakannya KTT Luar Biasa OKI (Extra Ordinary Summit). Hal ini pernah dilakukan negara-negara Islam Anggota pada 2017 di Istanbul sebagai bentuk protes atas sikap Presiden Amerika Serikat waktu itu, Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Amerika ke Yerusalem," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Menlu Negara-negara Arab Kutuk Keras Tindakan Israel terhadap Warga Palestina

Menurut dia, langkah suportif Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tentu sangat dinantikan oleh dunia muslim internasional.

Anton berpendapat, Indonesia bisa memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022.

"Mari berikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina. Indonesia harus bisa mengajak seluruh negara di dunia melalui Dewan HAM PBB mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Israel yang jelas-jelas melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM kepada rakyat Palestina,’’ harap dia.

Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan lobi strategis kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer Israel.

Ia pun mengingatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OKI adalah pembebasan Palestina dari pendudukan ilegal Israel.

"Jangan pernah lelah mengupayakan bantuan terbaik untuk warga Palestina. Konsolidasikan seluruh anggota OKI untuk melakukan Extra Ordinary Summit demi menyatukan langkah konkret menghentikan kekejaman kemanusiaan oleh Israel," ucapnya.

"Mainkan peranan kunci sebagai penggerak OKI yang selama ini terpecah belah karena kepentingan nasional masing-masing anggotanya," sambung dia.

Di sisi lain, ia juga menilai tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

Anton menyebut tindakan tersebut telah melukai kemanusiaan secara universal. Untuk itu, dirinya mengecam keras seluruh tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina.

"Ini melukai kemanusiaan kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu universal, bukan hanya milik umat Islam. Mereka keterlaluan, kami sangat mengecam keras," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketegangan di Yerusalem semakin memanas pasca-terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.

Kerusuhan bermula dari pengerahan Polisi Israel untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al Aqsa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com